Projo Tolak Figur Capres yang Berpotensi Bawa Polarisasi di 2024

Penghitungan surat suara Pemilu 2019 (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Politik - Polarisasi politik di Pemilu 2024 jadi perhatian relawan Pro Jokowi (Projo). Kelompok relawan militan Jokowi itu menolak figur capres yang berpotensi bawa polarisasi di 2024.

Presidential Threshold Dihapus Minimalkan Politik Transaksional, Menurut Pengamat

Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, menyampaikan polariasi politik karena figur capres bisa menyebabkan kegagalan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Menurutnya, polarisasi mesti dilawan karena memunculkan keterbelahan.

"Karena konsen kami sebetulnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Bangsa ini harus menyudahi keterbelahan-keterbelahan hanya karena kontestasi pilpres," kata Handoko di DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Desember 2022.

Kader PPP Diharapkan Tinggalkan Nostalgia Masa Lalu dan Berbenah

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi (kanan) dan Sekjen DPP Projo Handoko (kiri) menghadiri Rakernas IV Projo di Jakarta

Photo :
  • ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Dia mengatakan, negara RI ke depan punya proyeksi yang cerah terutama dari sisi ekonomi. Handoko bilang, Projo tak ingin menghilangkan potensi RI jadi negara maju hanya karena figur capres pembawa polarisasi. 

MK Hapus Presidential Threshold, Menkum: Capres dan Cawapres Tetap Harus Dapat Dukungan Parlemen

Pun, dia mengingatkan, keberhasilan RI bisa dicapai dengan kerja keras melibatkan seluruh elemen bangsa. 

"Proyeksi-proyeksi ke depan itu sangat cerah. Kita akan menjadi salah satu bangsa yang besar nanti. Jangan sampai potensi ini hilang hanya karena kita kebelah. Apalagi kebelahnya cuma soal figur capres," jelas Handoko. 

Lebih lanjut, Handoko menyampaikan kondisi ekonomi RI ke depan diprediksi lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Ia menekankan demikian karena faktor pandemi COVID-19 telah menggerus sektor perekonomian nasional. 

Kata dia, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil akan menopang kondisi sosial dan politik. Dengan demikian, tahun-tahun politik ke depan tak akan terganggu, karena ditopang stabilnya pertumbuhan ekonomi.

Bagi Handoko, nantinya kestabilan ekonomi itu akan jadi landasan Projo agar RI tak menunda keberlangsungan Pemilu 2024. Ia menyebut Pemilu harus digelar sebagai sirkulasi elite agar ada regenerasi berlanjut. 

Adapun terkait pembangunan yang sudah bagus di era kepemimpinan Jokowi harus berlanjut. Harapannya bisa mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing. 

"Dengan demikian, warisan Jokowi kepada bangsa Indonesia akan terus dikenang. Dan, dijadikan tolak ukur dalam membangun sebuah bangsa yang besar dan bermartabat," ujar Handoko.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya