Airlangga Hartarto Ingin 9 Partai Parlemen Bergabung di KIB
- VIVA/B.S. Putra
VIVA Politik – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan PPP, masih terbuka jika ada partai lain yang akan bergabung untuk berkompetisi dalam pemilu presiden tahun 2024.
"KIB sudah ada tiga bergabung, [partai] yang lain mau bergabung, monggo, silakan. Kita siapkan. Kenapa kita harus bekerja sama? Karena untuk menang pemilu di Indonesia," kata Airlangga dalam pidatonya pada penutupan Rapat Pimpinan Daerah II Partai Golkar Sumatera Utara di Kota Medan, Jumat, 23 Desember 2022.
Airlangga mengingatkan, partai politik peserta pemilu tahun 2024 diikuti 17 partai politik namun yang memiliki kursi di DPR RI hanya 9 partai. Diperlukan kerja sama antarpartai politik, terutama partai Parlemen, untuk mengelola bangsa dan negara Indonesia. Sebab satu partai saja tidak cukup.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Sekretaris Jenderal
- VIVA/B.S. Putra
Pemerintahan Presiden Joko Widodo didukung 7 partai politik yang berkoalisi untuk menjalankan roda pemerintahan dan ada 2 partai yang berada di luar pemerintahan. "Kalau semua digabungkan 9 partai, KIB terbuka," ujarnya.
Airlangga meminta seluruh kader Golkar se-Indonesia untuk bekerja sama agar dapat memenangkan Partai Golkar pada pemilu dengan target yang sudah ditetapkan, yakni perolehan 20 persen kursi atau setara 115 kursi di DPR RI, sedangkan di DPRD Sumatera Utara maupun DPRD kota/kabupaten sebanyak 20 kursi.
"Jam sudah berjalan. Seluruh struktur partai Golkar sudah siap. Sekarang bukan saatnya, rapat, rapat lagi. Sekarang, waktunya untuk kerja, kerja, kerja; waktunya untuk karya, karya, karya. Tantangan ke depan tidak mudah," kata Airlangga.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) bersama dengan ribuan kader partai di Hotel Dalton Makassar.
- VIVA/Supriadi Maud.
Airlangga melirik potensi kursi di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam pemekaran sejumlah provinsi di Papua agar menjadi fokus bagi Golkar meraih kemenangan di provinsi pemekaran tersebut.
Presiden telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur jumlah kursi di DPR RI sebanyak total 580 kursi, bertambah 5 kursi dibanding pada pemilu tahun 2019, karena ada pemekaran provinsi di Papua.
