Cak Imin Usul Kementerian Pertanian Dilebur ke Kementerian Desa
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan Kementerian Pertanian (Kementan) dilebur menjadi satu dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ttansmigrasi (Kemendes PDTT).
Menurut Cak Imin, Kemendes memiliki peran sentral dan tepat. Sebab menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia dari bawah.
"Uang negara tidak harus habis di atas, tapi harus habis di tingkat bawah, di pendidikan dan desa," kata Cak Imin, Jumat, 23 Desember 2022.
"Tahu nggak ketika krisis ekonomi, di atas gelempangan tidak mampu, justru yang di bawah yang bisa nahan. Kemarin saat pandemi semua sektor rontok, hanya pertanian yang punya daya tahan, dan itu desa," kata di menambahkan.
Setelah mengurai peran penting Kemendes, Cak Imin lantas mengusulkan Kementan untuk dilebur menjadi satu dengan Kemendes. Ia beralasan kedua kementerian ini punya peran hampir sama. Sedangkan jika disatukan, bukan tidak mungkin akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan desa.
"Kalau ide Kementerian Desa harus bertahan itu terlalu sederhana, bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian Kementerian Desa. Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan desa tertangani secara sistematis sesuai kebutuhan desa," paparnya.
Imin menjelaskan ada 2 sektor yang harus mendapat perhatian perubahan mendasar melalui pembangunan dari bawah. "Pembangunan dari bawah apa itu? Desa! Pembangunan tidak dari atas tapi dari desa," ujarnya.
Yang kedua soal kelautan. Ia menerangkan lautan Indonesia yang kaya selama puluhan tahun bahkan sejak zaman Bung Karno, tidak tersentuh format politik nasional.
"Maka ketika reformasi semua isu kelautan dan desa terus menjadi perjuangan," ujarnya.
Pada awal reformasi, kata Cak Imin, salah satu buah perjuangannya berhasil membuat sebuah kementerian baru yang namanya Kementerian Kelautan.
"Karena Gus Dur Presiden dibuat keputusan Presiden tentang Kementerian Kelautan, namun sebelum membuat Kementerian Desa, Gus Dur jatuh," ujarnya.
Meski begitu, lanjut Imin, hal itu tidak mematahkan semangat untuk melanjutkan perjuangan. Ia menyatakan, Fraksi PKB di DPR getol memperjuangkan UU Desa, hingga kemudian lahir Kementerian Desa.
"Ini yang disebut gerakan politik. Kalau anda ingin mengubah nasib, ingin memperbaiki nasib, nasib masyarakat desa, nasib umat, harus melalui gerakan politik," imbuhnya.
