Kantor Staf Presiden: Impor Beras Sangat Terbatas, Hanya 1,7 Persen dari Kebutuhan Nasional
- ANTARA
VIVA Politik – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Bustanul Arifin mengatakan kebijakan Pemerintah untuk mengimpor beras sudah melalui pertimbangan matang dan koordinasi intensif antara kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 22 Desember 2022, Bustanul menepis anggapan bahwa kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton dilakukan dengan terburu-buru tanpa perencanaan antara produksi dengan proyeksi kebutuhan.
"Impor yang dilakukan sangat terbatas, baik jumlah, waktu, dan penggunaannya. Dari sisi jumlah, hanya 1,7 persen dari kebutuhan nasional; dari sisi waktu, dilakukan sebelum musim panen tiba dan penggunaannya hanya untuk menguatkan cadangan beras Pemerintah," kata Bustanul.
Ilustrasi beras
- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Dia menjelaskan kebijakan impor beras dilakukan hanya oleh Perum Bulog untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Cadangan tersebut untuk penyaluran beras dalam penanganan bencana, stabilisasi harga, bantuan sosial, dan kegiatan pemerintah lainnya.
"Impor beras ini juga tidak mengganggu status swasembada beras karena masih jauh di bawah 10 persen. Ini sesuai standar FAO (Organisasi Pangan Dunia)," katanya.
Tidak bisa dibeli Pemerintah
Dia mengungkapkan sebenarnya produksi beras tahun ini mengindikasikan adanya surplus produksi dibanding kebutuhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus mencapai 1,7 juta ton.
Namun, katanya, saat ini keberadaan 68 persen stok beras berada di rumah tangga, sehingga tidak bisa dibeli Pemerintah sebagai tambahan cadangan.
Proses bongkar beras impor asal Vietnam tahun 2018. (ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Selain itu, Bulog juga memiliki keterbatasan untuk menambah cadangan dari dalam negeri karena harga beras di pasar jauh lebih tinggi dibandingkan harga pembelian Pemerintah, yakni Rp8.300 per kilogram.
"Untuk itulah mengapa penguatan cadangan beras Pemerintah dalam jangka pendek perlu dilakukan melalui impor, meskipun secara nasional produksi beras masih surplus," ujarnya.
Realisasi kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan dilakukan secara bertahap, kata Bustanul. Sebanyak 200 ribu ton beras akan masuk pada Desember 2022 dan sisanya sebanyak 300 ribu ton direncanakan tiba awal 2023.
Impor pada 2023 akan dilakukan sebelum Maret sehingga tidak berbenturan dengan masa panen raya yang diperkirakan akan jatuh pada Maret-April 2023. (ant)
