Soroti Lemahnya Pengawasan Otsus Papua, Aris Kreutha: Ada Hak-hak Rakyat Dikadalin
- Antara/ Iwan Adisyahputra
VIVA Politik - Pembangunan di Papua dianggap belum berjalan efektif meski sudah mengucurkan banyak dana termasuk kebijakan Otonomi Khusus atau Otsus jilid I. Salah satu dugaan penyebabnya karena tinggi kasus korupsi.
Hal itu disampaikan tokoh adat Tabi, Aris Kreutha alias Akre. Aktivis Papua itu meminta Pemerintah bisa memperbaiki sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara di Papua.
Pun, dia punya harapan terhadap Badan Pengarah Papua di bawah pimpinan Wakil Presiden RI Maruf Amin agar bisa menata ulang sistem pengawasan dimaksud. Sebab, hal itu menyangkut pengelolaan dana Otsus Papua Jilid II.
“Selama ini, sistem pengawasan juga lemah. Mudah-mudahan dengan lembaga yang dibentuk, yang diketuai oleh Wakil Presiden ini, mungkin bisa (lakukan) pengawasan lebih melekat," kata Akre di Jayapura, dalam keterangannya, Kamis, 22 Desember 2022.
Dia menilai jika dana otsus jilid I digunakan secara tepat maka kesejahteraan rakyat pasti terasa. Kata Akre, pengawasan pengeloaan dana otsus masih lemah.
Tokoh pemuda adat Tabi, Aris Kreutha.
- Istimewa
Menurut dia, hal itu beri peluang terhadap oknum pengelola anggaran pembangunan di tanah Papua untuk melakukan penyimpangan. Ia optimis jika pengawasan sudah dibenahi maka niscaya dana otsus jilid II akan lebih berdaya guna untuk percepat kesejahteraan rakyat.
“Jadi, pengawasan itu hal yang paling penting. Saya sepakat dengan lembaga yang dibentuk oleh Jakarta dalam hal ini Wakil Presiden ini sebagai ketua. Mudah-mudahan pengawasan itu terus, sampai turun di tingkat kabupaten/kota," lanjut Akre.
Jabatan Politik
Dia berharap agar Badan Pengarah Papua ini juga bisa mengimplementasi pengawasan yang ketat terhadap kepala-kepala daerah. "Dana otsus peruntukkannya untuk apa, baru itu dipublikasi supaya rakyat tahu, transparan," tutur Akre.
Menurut dia, penetapan tersangka kepada Gubernur Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa oknum pejabat itu sebagai indikasi maraknya kasus korupsi di Bumi Cenderawasih ini.
“Kami dari aktivis mungkin minta bagaimana supaya ada kerja sama dari Pak Lukas Enembe (Gubernur Papua) untuk mempertanggungjawabkan secara gentle di depan KPK. Itu harapan kami semua," jelas Akre.
Ilustrasi warga Papua
- VIVAnews/Fernando Randy
Akre bilang, korupsi mesti diberantas termasuk di Papua. Apalagi jumlahnya fantastis dengan nomonal triliunan rupiah yang diturunkan dari Jakarta ke Tanah Papua. "Penggunaannya yang tak bertanggung jawab, rakyat yang menderita,” ujar Akre.
Lebih lanjut, dia mengatakan, akibat korupsi, pembangunan manusia Papua sepanjang otsus bergulir, dibilang gagal.
“Itu sebenarnya bukan kesalahan Jakarta. Tapi, yang lebih saya lihat dari satu sisi, ini kesalahan kita orang asli Papua yang disebut ahli politik Papua," lanjut Akre.
Dia menyindir Orang Asli Papua (OAP) yang dapat amanat jabatan politik dari rakyat tapi malah menyalahgunakan.
"Menggunakan jabatan yang dititipkan oleh Tuhan dan rakyat, tidak pakai hati. Ada hak-hak rakyat dikebiri, dikadalin, rakyat dibuat bingung," sebut Akre.
Pakar Sebut Jaksa Ambil Kewenangan Penyidikan di Kasus Korupsi Tata Niaga Timah
Kasus timah dinilai lebih tepat masuk ranah administrasi yang menggunakan UU Minerba dan Lingkungan Hidup, daripada menggunakan UU Tipikor.
