Panglima TNI Enggan Tambah Pasukan di Papua meski Serangan KKB Meningkat

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Politik – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan belum akan mengerahkan personel tambahan ke Papua meski mengakui bahwa aktivitas serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah itu meningkat dalam beberap waktu terakhir.

KKB Berulah Jelang Pilkada Serentak, 2 Tukang Ojek di Puncak Papua Tewas Ditembak

"Untuk yang di Papua, untuk penambahan pasukan, saya kira belum kita laksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi, belum dilakukan," kata Yudo kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Desember 2022.

Sesuai hasil evaluasi, katanya, eskalasi serangan KKB memang meningkat di empat wilayah operasi TNI. Karena itu, operasi teritorial bakal difokuskan di empat wilayah tersebut.

Sosok Adik Kandung Menhan Sjafrie, Ternyata Jenderal Bintang 2 TNI Eks Petinggi BIN

Persiapan proses evakuasi pekerja Trans Papua pasca penembakan oleh KKB

Photo :
  • Dok. Pendam VXII/Cendrawasih
 
Menkopolkam Bentuk Desk Pilkada, DPR Optimis Dapat Mengantisipasi Potensi Konflik

TNI juga akan mengerahkan pasukan ke lokasi-lokasi terkait guna mengamankan aktivitas dan kegiatan masyarakat. Pengamanan difokuskan di sekolah dan rumah sakit setempat. Yang pasti, di daerah yang tingkat kerawanannya tinggi, pengamanan akan difokuskan di situ.

Yudo Margono sebelumnya berencana mengunjungi langsung daerah rawan konflik mulai dari Papua, Laut Natuna hingga Aceh. Ketiga wilayah tersebut, katanya, "daerah rawan strategis yang perlu kita kunjungi" dan "menjadi prioritas".

Yudo menjelaskan, bukan tidak mau mengunjungi daerah lain, namun yang menjadi prioritas adalah daerah yang rawan konflik. Meski di Papua terdapat KKB, status provinsi itu belum termasuk daerah operasi militer.

KKB membakar barak pemuda dan olahraga di Intan Jaya, Papua

Photo :
  • VIVA/Aman Hasibuan

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat tindakan KKB, katanya, masih dikategorikan pelanggaran hukum kriminal dan, karena itu, menjadi ranah atau kewenangan Polri.

"Tapi nanti saya rapatkan dulu dengan komandan-komandan satuan. Tentunya keadaan darurat yang menentukan atas (pemerintah). Saya kira, dengan eskalasi sekarang, masih taraf kriminal," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya