Jokowi Kesal Disalahkan Kalau Ada yang Gagal Koalisi, Refly: Sangat Aneh
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Politik - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluhkan karena Istana kerap dijadikan kambing hitam terkait urusan Pemilu 2024. Hal itu menyangkut verifikasi partai parpol hingga penjajakan pembentukan koalisi parpol bila ada yang gagal.
Pengamat politik Refly Harun menyoroti pernyataan Jokowi. Dia heran eks Gubernur DKI Jakarta itu sampai melontarkan pernyataan seperti demikian.
Bagi Refly, dengan pernyataan itu, bukanlah ucapan yang menegaskan bahwa Jokowi tidak ikut-ikutan.
"Justru pernyataan yang menunjukkan dia ikut-ikutan. Dan, itu kelihatan dari track record-nya ketika dia ngomong di depan Perindo, di depan Partai Golkar. Ngomong di depan relawan," kata Refly dalam podcast YouTube-nya yang dikutip pada Kamis, 22 Desember 2022.
Dia menyindir omongan Jokowi aneh kalau dibilang tak ikut-ikutan. "Jadi, sangat aneh kalau kemudian dibilang itu tidak ikut-ikutan. Pernyataan selama ini menunjukan ikut-ikutan," tutur pakar hukum tata negara tersebut.
Baca Juga: Sering Jadi Kambing Hitam, Jokowi: Gagal Koalisi yang Dituduh Istana
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, saat berkunjung ke kantor VIVA.co.id di Jakarta.
Refly tak menampik memang urusan pencalonan presiden dan wakil presiden saat ini mesti dengan parpol. Pun, menurutnya Jokowi bisa saja membuktika tak ikut-ikutan urusan Pemilu 2024 dengan menanam legacy yang baik.
Menurutnya, hal itu bisa dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
"Kecuali, Presiden Jokowi mau menanam legacy, memberikan warisan yang baik bagi demokrasi dengan mengeluarkan perppu yang menghapuskan presidential threshold," jelas Refly.
Namun, ia mengingatkan perppu tersebut juga bukan sekadar skenario. Maksud Refly, skenario sekadar menerbitkan perppu tapi kemudian berujung ditolak DPR.
"Mengeluarkan bukan untuk ditolak. Tapi, benar-benar menggalang dukungan DPR untuk keluarnya perppu hilangnya presidential threshold," sebut Refly.
Menurutnya, jika Jokowi berani bersikap seperti itu maka ia akan salut. Sebab, ia menilai dengan kebijakan itu memperlihatkan Jokowi peduli dengan perkembangan demokrasi di Tanah Air.
"Baru saya angkat jempol tinggi-tinggi Presiden Jokowi adalah bapak demokrasi. Orang yang peduli dengan perkembangan demokrasi di Indonesia," tutur Refly.
Refly bilang dengan menghilangkan presidential threshold maka tak perlu lagi ada omongan gagal koalisi.
"Jadi, kalau Presiden Jokowi tidak mau dituduh menggagalkan capres, mudah caranya. Hilangkan saja presidential threshold," kata Refly.
Presiden Jokowi di Istana Negara
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan keluhan karena Istana kerap jadi kambing hitam terkait urusan Pemilu 2024. Seperti salah satunya saat ada parpol yang tak lolos verifikasi faktual di KPU tapi menuduh Istana yang lakukan intervensi.
Jokowi juga khawatir kalau ada parpol yang gagal berkoalisi untuk mengusung capres maka Istana akan kembali menjadi kambing hitam.
"Yang saya takutkan nanti, kalau ada yang gagal koalisi, gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Tahu-tahu Istana, ini istana. Padahal, kita itu kan nggak ngerti. Koalisi antar partai, koalisi antar ketua partai yang ketemu," kata Jokowi dalam pidatonya di acara HUT ke 16 Partai Hanura di JCC, Senayan, Rabu 21 Desember 2022.
Mahasiswa Kudus Kawal Pilkada 2024 Berjalan Jurdil, Siap Laporkan Jika Terjadi Kecurangan
Aroma intervensi aparat dalam Pilkada 2024 memicu gerakan serius dari Aliansi Mahasiswa Kabupaten Kudus.
