Gembong Warsono: Ketika Pj Gubernur DKI Buat Kebijakan Tak Berpihak Warga, PDIP Akan Keras

VIVA Politik – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menjelaskan sikap kritis partainya terhadap Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, misalnya dalam hal kebijakan pembatasan usia Petugas Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan Komunikasi Publik.

Fraksi PDIP, kata Gembong, tidak ragu untuk memberikan kritikan tajam kepada Pj Gubernur Heru Budi jika membuat suatu kebijakan yang dirasa akan merugikan masyarakat Jakarta.

“Kami ini Fraksi PDI Perjuangan kan kritis konstruktif. Artinya begini, ketika Pj Gubernur membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada warga Jakarta, sudah tentu PDIP pasti akan keras mengkritik itu,” kata Gembong saat dihubungi VIVA, Rabu, 21 Desember 2022.

Sebaliknya, kata Gembong, jika Pj Gubernur Heru membuat suatu kebijakan yang sifatnya untuk kemajuan dan kepentingan rakyat Jakarta, pihaknya akan memberikan dukungan. Pada prinsipnya, PDIP tidak akan mengkritik secara membabi buta.

Fraksi PDIP akan terus mengawal pemerintahan DKI di bawah kepemimpinan Heru Budi supaya Jakarta lebih maju lagi. Fraksi PDIP, sebagai bagian dari DPRD, memiliki fungsi pengawasan akan mengawal pemerintahan DKI Jakarta agar kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Pj Gubernur berpihak kepada kemajuan dan kepentingan masyarakat.

Heru Budi Hartono menepati janjinya untuk mendatangi setiap Fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin 19 Desember 2022. Kedatangan Heru Budi Hartono ke setiap fraksi juga turut didampingi oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Heru Budi bersama Prasetyo mendatangi ruang fraksi Partai PDIP dan disambut langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Gembong Warsono. Dalam kesempatan itu, Heru mendapatkan beberapa catatan dari Fraksi PDIP.

Gembong Warsono memberikan masukan kepada Heru Budi agar segera memperbaiki komunikasi publik maupun dengan anggota legislatif. Sebab, kata Gembong, akibat kurangnya komunikasi publik Heru Budi sudah membuat kegaduhan.

“Yang menjadi kegelisahan Fraksi PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan,” kata Gembong saat memimpin pertemuan.

Gembong sempat menyinggung masalah batas maksimal usia PJLP dan terkait perubahan slogan DKI Jakarta. Dalam hal PJLP, katanya, meski memang sesuai aturan, kebijakan Hery menimbulkan kegaduhan yang luar bisa.

"Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan, ibaratnya. Kami Fraksi PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, bukan sekadar minus,” ujarnya.

Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"

NasDem menyoroti sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

VIVA.co.id

23 Desember 2024