Bawaslu Pastikan Concern Politik Uang hingga SARA Seperti Imbauan Jokowi

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja
Sumber :
  • ANTARA/Vicki Febrianto

VIVA Politik – Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan lembaga yang dia pimpin tersebut pasti akan menjalankan setiap masukan dari Presiden Joko Widodo. Termasuk terkait kewaspadaan terhadap politik uang dalam Pemilu 2024 mendatang. 

OC Kaligis Soroti Kejanggalan Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Muara Enim

Selain itu, kata dia, Bawaslu juga akan mengawasi polarisasi dan politisasi yang bernuansa SARA. Dimana persoalan ini kerap terjadi, dan dinilai bisa berdampak pada kondisi dalam negeri.

“Ada concern politik uang, ada concern soal pengawasan media sosial, polarisasi, politisasi SARA dan lain-lain. Kami terima Pak Presiden tersebut, sehingga kami lebih sadar diri lagi ke depan,” kata Bagja di Jakarta pada Selasa, 20 Desember 2022.

Bawaslu Keluarkan 180 Rekomendasi PSU di Pilkada 2024, Ada 26 Tak Dijalankan KPU

Jelas dia, Bawaslu sebenarnya sudah kuat untuk mengatasi praktik politik uang seperti yang dilakukan pada Pemilu 2019 lalu. Memang, kata dia, praktik politik masih terjadi di lapangan seperti yang ditemukan Bawaslu dalam kontestasi lima tahunan tersebut.

“Kalau kajian putusan Bawaslu di pidana Pemilu 2019, itu sekitar 70 tentang politik uang dan 382 putusan pidana. Jadi jangan bilang tidak ada, praktiknya ada. Tapi apakah kemudian sampai kepada si pemberi uang yang utama, itu kan tidak. Biasanya di lapangan terjadi,” jelas dia.

Wamendagri Belum Lihat Intervensi Partai Cokelat di Pilkada: Buktikan dengan Data

Selain itu, Bagja juga mengungkap adanya fasilitas negara yang digunakan saat melakukan kampanye politik. Misalnya, fasilitas negara digunakan atau uang untuk membangun desa atau politik praktis. 

“Temuan itu ada juga saat pilkada,” katanya.

Maka dari itu, Bagja menyambut baik masukan dari Presiden Jokowi terkait kewaspadaan politik uang dalam setiap pelaksanaan pemilu. Tentu, lanjut dia, hal ini menjadi fokus bagi Bawaslu kedepannya agar praktik politik uang menurun pada Pemilu 2024.

“Ini concern Pak Jokowi dan Bawaslu ke depan, sehingga Bawaslu bisa menindaklanjtuit apa yang terjadi di lapangan. Kami harapkan praktik ini bisa menurun, hilang, ya prosesnya akan panjang sekali. Tapi menurun, kita harapkan bisa menurun di tahun 2024 mendatang,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya