Panglima TNI Sebut Gangguan Keamanan di Papua Belum Terkategori Daerah Operasi Militer

Laksamana TNI Yudo Margono dilantik sebagai Panglima TNI
Sumber :
  • Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

VIVA Politik – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono akan mengunjungi langsung daerah rawan konflik, mulai dari Papua, Laut Natuna hingga Aceh.

Nasib tak Ada yang Tahu, Jenderal TNI Agus Subiyanto Dulu Ditolak Jadi Satpam

"Untuk langkah pertama, tentunya, daerah rawan strategis yang perlu kita kunjungi mulai dari Papua, Laut Natuna kemudian juga di Aceh, menjadi prioritas," kata Yudo usai upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 20 Desember 2022.

Yudo mengaku bukan tidak mau mengunjungi daerah lain, namun yang menjadi prioritas adalah daerah yang rawan terhadap konflik. Meski di Papua terdapat kelompok kriminal bersenjata (KKB), status provinsi itu belum termasuk daerah operasi militer.

Kini Giliran Warga Kampung Wuloni Jadi Sasaran Komsos Pasukan 323 Buaya Putih Kostrad di Medan Operasi Papua

Pembakaran sejumlah fasilitas umum di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin, 13 September 2021 diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Photo :
  • ANTARA

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat tindakan KKB, katanya, masih dikategorikan pelanggaran hukum kriminal dan, karena itu, menjadi ranah atau kewenangan Polri.

Subsatgas Pemberantasan Narkoba Berhasil Gagalkan Peredaran 20 Kg, Dua Oknum TNI Diamankan

"Tapi nanti saya rapatkan dulu dengan komandan-komandan satuan. Tentunya keadaan darurat yang menentukan atas (pemerintah). Saya kira, dengan eskalasi sekarang, masih taraf kriminal," ujarnya.

Dua belas berpatasan rawan

Dalam kesempatan itu, Yudo menyebutkan, setidaknya ada 12 perbatasan negara Indonesia yang dinilai rawan, di mana 10 di antaranya merupakan perbatasan laut.

VIVA Militer: TNI AL latihan bersama Angkatan Laut Singapura di Laut Natuna

Photo :
  • Dispen Koarmada II

 

Dari titik kerawanan tersebut, TNI sudah melakukan diplomasi di perbatasan yang berada di darat. Namun, salah satu yang paling sulit dilakukan di perbatasan Laut Natuna. Sengketa perbatasan di Natuna, katanya, sudah 14 kali dinegosiasikan sejak tahun 1973 tetapi belum tuntas sampai sekarang.

Namun demikian, kata Yudo, TNI terus melakukan upaya diplomasi dengan negara tetangga agar nantinya tidak terjadi konflik. Selain itu, dia juga akan memaksimalkan tiga matra TNI dalam melakukan pengamanan.
 
"Tentunya perbatasan ini perlu kita laksanakan 'deploying' kekuatan, baik patroli secara intensif, juga menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kerawanannya dimulai dari itu. Kita tidak berharap terjadinya itu, tapi kita tetap siap antisipasi segala yang terjadi. Tentunya kekuatan darat, laut, udara, kita jaga profesionalisme tadi, kemudian alutsista selalu stand by. Kita juga tidak lepas dari latihan, supaya selalu terjaga kesiapsiagaan operasionalnya," ujarnya. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya