Legislator PKS Sebut Banyak Pekerja Migran yang ke Luar Negeri Tinggalkan Keluarga yang Rentan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani
Sumber :
  • DPR RI

VIVA Politik – Pemerintah harus lebih sigap lagi membela hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI), kata Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher merespons peringatan Hari Migran Internasional.

RI Terima 1,35 Juta Job Order per Tahun dari Luar Negeri tapi Hanya Bisa Salurkan 287 Ribu

"Para PMI ini adalah pahlawan yang menyumbang devisa kurang lebih Rp159,6 triliun per tahun. Pastikan hak-hak PMI ditunaikan serta keamanan mereka sebelum dan sesudah bekerja hingga tiba di Tanah Air, " kata Netty dalam keterangannya, Senin, 19 Desember 2022.

Netty juga mendorong pemerintah memperluas pelindungan terhadap PMI dengan peningkatan keterampilan bahasa dan sebagainya. Begitu juga jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain.

Menteri P2MI: 90 Persen PMI Berangkat ke Luar Negeri secara Ilegal

Bea Cukai beri pelayanan optimal kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Photo :

Pemerintah melalui BP2MI, kata politikus PKS itu, juga harus merealisasikan komitmen untuk menghapus sindikat penyaluran PMI nonprosedural. "Jangan lagi ada warga negara yang tertipu dengan iming-iming tapi justru keselamatannya terancam," ujarnya.

Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR

Pemerintah diharap dapat memaksimalkan program penanganan pasca PMI pulang ke Indonesia. Ia berharap program tersebut dapat membuat PMI tetap bisa produktif dan mampu menggerakkan ekonomi keluarga.

"Berbagai pelatihan seperti keterampilan, bisnis dan sebagainya harus maksimal diberdayakan. Selain itu juga permudah para pahlawan devisa tersebut dengan pendampingan dan pemberian akses modal yang pembayarannya tidak memberatkan," katanya.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat Sidak BLK PT CKS.

Photo :
  • VIVA/Lucky Aditya

Netty pun meminta pemerintah terlibat proaktif dalam menjaga dan mendampingi keluarga PMI yang sedang bekerja di luar negeri. Pasalnya, banyak para PMI yang pergi ke luar negeri meninggalkan keluarga yang rentan.

Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus turut andil dalam menjaga ketahanan keluarga PMI dan memastikan anak-anak para PMI tersebut mendapatkan hak akan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

"Anak-anak Indonesia, apapun latar belakang keluarganya merupakan generasi masa depan. Jangan sampai hanya karena keterbatasan ekonomi, sebagian besar dari mereka justru menjadi generasi yang lemah karena kurangnya pengetahuan dan kesehatan," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya