Bantah Anies, Jubir PKB: Pemerintahan Jokowi Terbuka dengan Kritik
- Dok. PKB
VIVA Politik - Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melempar pernyataan kadang pemerintah kerap mematikan kritik. Omongan Anies itu dibantah Juru Bicara Muda Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dira Martamin.
Dia heran dengan pernyataan Anies yang dinilainya terkena sindrom Thanos. Ia menyindir dengan sindrom tersebut Anies seolah selalu merasa paling hebat dan benar.
"Pernyataan Anies menunjukan bahwa dia tengah terjangkit sindrom Thanos. Merasa apa yang dilakukan paling hebat dan paling benar. Sehingga menuding pemerintahan anti kritik," kata Dira, dalam keterangannya, Minggu, 18 Desember 2022.
Menurut Dira, pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbuka dengan kritik. Bahkan, pada awal 2021, tepatnya pada Februari, Jokowi minta masyarakat aktif mengkritik pemerintah.
"Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengklaim sering dapat kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu per satu saat menjabat Gubernur DKI menunjukan bahwa ia merasa paling hebat," jelas Dira.
"Padahal, apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah. Anies terlalu banyak mengklaim," lanjut Dira.
Anies Baswedan Calon Presiden Partai Nasdem di HUT Nasdem
- VIVA/M Ali Wafa
Dira pun menyinggung ucapan eks Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pada awal November 2021. Saat itu, menurut Fahri, bahwa Jokowi pernah menyampaikan kenapa oposisi saat ini lemah.
"Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin di kritik. Pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang. Ingin oposisi kuat, ingin mendapatkan masukan dari oposisi," tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah paham kritik itu sesungguhnya edukasi publik. Namun, selama kritik tersebut faktual, tak menyebarkan kebohongan dan kebencian.
"Buktinya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka. Dan, Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik," ujarnya.
Omongan Anies
Juru Bicara (Jubir) muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dira Martamin
- Istimewa
Anies sebelumnya menyampaikan perbedaan pendapat adalah normal. Kebebasan berpendapat mesti dihormati dan diberikan tempat.
Dia mengatakan demikian merespons pertanyaan dari jurnalis Imam Priyono dalam podcast YouTube R66 Newlitics terkait ada aksi penolakan saat safari politik di sejumlah daerah.
Anies dalam jawabannya sempat menyinggung pengalamannya saat memimpin DKI Jakarta. Dia bilang pasti ada kritik dari publik dan mesti dijawab dengan penjelasan.
Menurut Anies, dengan bisa menjawab kritik serta menjelaskan kepada publik maka memberikan public education.
"Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Kemudian, terus jelasin. Terus dijawab lagi, dijawab lagi. Itu publik mendapatkan public education," tuturnya.
Dia pun menganalogikan saat ini kadang di pemerintahan malah mematikan kritik. Kata Anies, kritik itu kadang dimatikan dengan cara menelpon yang mengkritik.
"Nah, kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya tuh. Tolong dong, ditelepon jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya public education," ujar Anies.
Bagi Anies, hal itu jadi kritik selama faktual dan tak menyebarkan kebohongan dan kebencian.
"Tapi, itu adalah normal. Jadi, misal ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak papa. Toh, ada yang setuju juga," tutur Anies.
