Jokowi: Kita Tak Bisa Bersantai dengan Politik Identitas, Politisasi Agama dan SARA
- istimewa
VIVA Politik – Presiden Joko Widodo mengingatkan bahayanya politik identitas dan politisasi agama, disaat perhelatan pemilu. Maka pesta demokrasi yang akan digelar pada 2024 mendatang, harus terbebas dari masalah tersebut.
Hal tersebut diungkap Presiden Jokowi, saat menghadiri acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu 17 Desember 2022.
Presiden Joko Widodo Dalam Acara Konsolidasi Nasional Bawaslu RI
- Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
"Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini," ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya, Sabtu 17 Desember 2022.
Jokowi mengatakan, bahwa politik identitas dan politisasi agama itu dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Tujuannya bisa merusak persatuan bangsa Indonesia.
"Sangat berbahaya sekali, bisa menjadi peluang pihak lain memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai bangsa," kata dia.
Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta Bawaslu RI, untuk bekerja secara cepat dan bertanggungjawab dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Selain cepat dan responsif, lanjut Jokowi, Bawaslu juga harus bekerja sesuai koridor hukum.
"Bekerja cepat, responsif dan selalu berada dalam koridor hukum," tuturnya.
Sebagai informasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat sampai dengan 13 Desember 2022 terdapat sebanyak 99 dugaan pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan faktual partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.
"Terkait temuan, laporan, dan dugaan pelanggaran sampai dengan 13 Desember 2022, Bawaslu mencatat 99 dugaan pelanggaran yang terdiri atas 80 temuan dan 19 laporan," ujar anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.
