Boni Hargens Sebut Safari Politik Anies Ciderai Demokrasi Elektoral
- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA Nasional – Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut safari politik yang dilakukan bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, telah mencederai demokrasi elektoral.
Penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, kata Boni, harus mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi substantif, bukan sekedar evaluasi prosedural-administratif.
“Memang aturan kampanye berlaku bagi calon presiden yang sudah terdaftar resmi di KPU, tetapi hal itu tidak membatasi yurisdiksi dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh,” kata Boni Hargens kepada awak media, Jumat, 16 Desember 2022.
Anies Baswedan saat melakukan safari politik di Banda Aceh
- FB Anies Baswedan
Boni menerangkan, apa yang dilakukan Anies Baswedan merupakan curi start kampanye secara gamblang dan agresif. Hal itu, tekan dia, tidak hanya melanggar aturan Pemilu, tetapi juga berpotensi menciptakan pembelaham politik yang dini di tengah masyarakat.
“Kecemasan terbesar kita adalah terjadinya konflik horizontal antara pendukung AB dan yang bukan pendukung,” kata Boni.
Selain Bawaslu, menurut Boni, Partai Nasdem sendiri juga perlu bersikap bijaksana dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai. Ditegaskannya, Partai perlu menertibkan bakal capresnya supaya tidak melahirkan masalah bagi kepentingan umum.
“Salah satu tugas pokok partai politik adalah mengupayakan pencegahan konflik di tengah masyarakat. Partai Nasdem perlu merefleksikan tugas pokok itu,” kata Boni.
Anies Baswedan saat di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
- Twitter @aniesbaswedan
Mengenai Anies Baswedan, lanjut Analis Politik lulusan Walden University, AS itu, Bawaslu tidak bisa berpatok hanya pada tafsir literal atas pasal-pasal dalam bab pengawasan pemilu, tetapi menafsir setiap aktivitas politik berdasarkan motif, bentuk, tujuan, dan dampaknya bagi demokrasi.
“Kalau Bawaslu jujur dan mau berinisiatif untuk itu, tentu mereka dapat menjatuhkan sanksi pada bakal capres yang mencuri start kampanye,” kata Boni.
