Komisi III DPR: Ekspektasi Rakyat Sangat Tinggi atas UU Ekstradisi Buronan
- VIVA/ Anwar Sadat.
VIVA Politik – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengatakan bahwa rakyat menaruh ekspektasi yang sangat tinggi atas pengesahan Undang-Undang Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.
"Ekspektasi rakyat terhadap UU ini sangat tinggi, karena selama ini para pelaku tindak pidana di Indonesia yang melarikan diri ke Singapura akan aman dan tidak dapat tersentuh dengan hukum Indonesia," kata Santoso dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022.
Ia menyebut Pemerintah Indonesia pun harus proaktif dengan menginventarisasi pelaku pidana yang melarikan diri ke Singapura untuk diadili di Indonesia, "terutama pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dengan tetap memroses pelaku tindak pidana lainnya".
Ilustrasi tersangka kasus kejahatan diborgol
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Oleh karenanya, Santoso berharap agar UU tersebut segera direalisasikan oleh pemerintah masing-masing negara. Jika dalam enam bulan pasca-disahkannya UU tentang ekstradisi itu tidak ada satu pun yang ditangkap, dia menegaskan, "maka UU ini layu sebelum berkembang".
Pada Kamis, 15 Desember, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan menjadi undang-undang.
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta.
Ilustrasi tersangka kasus tindak pidana korupsi yang telah ditahan oleh KPK diborgol.
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Sidang Paripurna DPR RI.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly menyebut pengesahan RUU tersebut perlu sebagai bentuk tindak lanjut dari perjanjian antara pemerintah RI dan pemerintah Singapura yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 25 Januari, di Bintan, Kepulauan Riau.
Ia menjelaskan bahwa perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Singapura tentang ekstradisi buronan tersebut mengatur sejumlah hal, di antaranya kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan penyerahan. (ant)
