Jokowi Teken Perppu, Partai Garuda: Sudahi Wacana Penundaan Pemilu, Tak Lagi Relevan
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik - Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat belakangan ini. Dengan wacana itu, muncul lagi spekulasi isu Joko Widodo atau Jokowi lanjut 3 periode.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai wacana penundaan pemilu sudah selesai. Sebab, Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu.
"Dalam Perppu sama sekali tidak ada pasal yang bersentuhan dengan wacana-wacana tersebut. Jadi sudahi wacana itu, karena sudah tidak lagi relevan," kata Teddy, dalam keterangannya, yang dikutip pada Kamis, 15 Desember 2022.
Dia menjelaskan dengan Perppu tersebut maka narasi-narasi yang jadi perdebatan publik dan para politisi, kini sudah terkubur. Apalagi, kata dia, tahapan pemilu secara resmi sudah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.
- Istimewa
Baca Juga: Kritik Keras Bamsoet, Elite Demokrat: Jabatan Presiden 2 Periode Sudah Final
Bagi Teddy, wacana penundaan Pemilu seperti seperti pepesan kosong dan jauh panggang dari api.
"Sehingga sudah jauh panggang dari api. Jika masih ada, itu hanya menjadi pepesan kosong, karena membicarakan hal yang tidak ada," sebut Teddy.
Pun, dia menambahkan, bahwa Jokowi sudah dipastikan tak bisa maju lagi sebagai capres untuk periode ketiga. Eks Gubernur DKI itu juga sudah memastikan tak ada lagi penundaan Pemilu.
"Presiden Jokowi tinggal bertugas untuk membawa Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan lancar," lanjut Teddy.
Lebih lanjut, dia berharap partai politik peserta Pemilu sudah fokus menyaring figur yang kompeten sebagai calon anggota legislatif juga calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, masyarakat nanti bisa fokus memilih.
"Masyarakat fokus, untuk mempelajari calon-calon mana yang menurut mereka terbaik untuk dipilih," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet membuat heboh publik lantaran kembali memunculkan penundaan Pemilu 2024 degan mengaitkan perpanjangan masa jabatan Jokowi jadi tiga periode.
Penghitungan Surat Suara Pemilu. (Foto Ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
Bamsoet menyinggung dampak pelaksanaan Pemilu 2024 terhadap kestabilan Indonesia yang berjuang bangkit pasca pandemi Covid-19. Begiu juga saat ini terjadi krisis global.
"Kita juga mesti hitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu. Ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya tepat," kata Bamsoet dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis, 8 Desember 2022.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
