Raker Dengan Komisi VI DPR Batal, Legislator PDIP Ingin Jokowi Peringatkan Mendag
VIVA Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, mempertanyakan batalnya rapat kerja antara komisi mereka dengan Kementerian Perdagangan, pada Rabu 14 Desember 2022.
Rapat dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dengan jajaran kementerian yang dipimpinnya, dinilai penting. Sebab terkait dengan penyerapan anggaran dan kesiapan barang jelang Natal dan tahun baru atau Nataru. Sementara masa sidang sudah habis.
“Besok sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan,” ungkap Deddy dalam keterangan persnya, Rabu 14 Desember 2022.
Anggota dari Fraksi PDIP itu mengaku, agenda rapat sudah disiapkan 2 kali dalam bulan ini. Tetapi semuanya batal, kata dia.
“Sebagai Anggota DPR, saya terus terang merasa tersinggung oleh arogansi Menteri Perdagangan,” kata anggota dari Dapil Kalimantan Utara ini.
Dia mengaku, baru kali ini perlakuan yang tidak kooperatif dengan Komisi VI di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama ini, kata Deddy, tidak pernah terjadi demikian.
“Yang ini beda. Seharusnya sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain,” imbuhnya.
Jelas dia, mestinya di penutupan tahun dan Nataru ini, Komisi VI DPR sudah raker dengan kementerian terkait. Untuk evaluasi mengenai penyerapan anggaran hingga soal komoditas menyambut Natal dan tahun baru itu.
Maka dari itu, menurutnya ini adalah masa yang krusial. Terutama menyangkut kesiapan pemerintah dalam pengendalian harga barang pokok yang penting bagi rakyat.
“Akan tetapi, kali ini Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap Menteri Perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat,” katanya.
Terhadap itu, Deddy berharap Presiden bisa mengingatkan para pembantunya. Untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada kepentingan politik. Ia sempat menyinggung soal heboh minyak goreng beberapa waktu lalu yang dikaitkan dengan kampanye politik.
“Saya berharap agar Presiden mengingatkan Menteri Perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara Kementerian dengan mitranya di DPR,” pungkas Deddy.
