Data Potensial Pemilih Diserahkan ke KPU, Bukti Pemilu 2024 Tetap Digelar
- Youtube KPU
VIVA Politik – Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menegaskan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tetap pada Februari 2024 sesuai agenda yang telah disepakati antara pemerintah, DPR RI dan KPU RI. Sebab, hari ini KPU telah menerima data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dalam dan luar negeri.
Menurut dia, KPU RI hari ini menerima penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dalam dan luar negeri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Kantor KPU pada Rabu, 14 Desember 2022.
“KPU mengucapkan terima kasih atas kerja sama Kemendagri dan Kementerian Luar Negeri, untuk bersama-sama memberikan jaminan untuk warga negara kita menggunakan hak pilih untuk pemilu 2024,” kata Hasyim.
Oleh karena itu, kata Hasyim, kegiatan hari ini penyerahan DP4 dalam negeri yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri mematahkan isu-isu bahwa pemilu 2024 ditunda. Apalagi, ada isu masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang.
“Ini menunjukkan bahwa kegiatan pemilu berjalan terus, berjalan dengan sesuai agenda yang sudah ditentukan agendanya. Ini sebagai itikad baik kita semua untuk memberikan jaminan kepada warga negara, baik di dalam negeri atau di luar negeri untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 ini,” jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu dalam negeri (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Desember 2022. Tercatat, sebanyak 204.656.053 jiwa data pemilih potensik yang diserahkan ke KPU.
Sedangkan, Kementerian Luar Negeri menyerahkan DP4LN setelah melalui proses pemutakhiran yaitu 1.806.714 jiwa, terdiri 1.064.755 perempuan dengan 935 jiwa akan mencapai usia pemilih, dan 740.105 laki-laki dengan 990 jiwa akan mencapai usia pemilih.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
