Amien Rais Sebut Kekuatan Besar Intervensi KPU untuk Singkirkan Partai Ummat
- VIVA.co.id/Andrew Tito
VIVA Politik - Partai Ummat angkat bicara mengenai isu pihaknya yang tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mengatakan adanya kekuatan besar yang mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mencoret Partai Ummat.
Amien mengatakan demikian karena dapat informasi valid mengenai KPU akan meloloskan semua partai baru non-parlemen dalam verifikasi, kecuali Partai Ummat.
“Kami dapat informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember 2022 besok, seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan KPU, kecuali Partai Ummat,” kata Amien di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Desember 2022.
Amien Rais saat deklarasikan Partai Ummat.
- VIVA.co.id/ Syaefullah.
Amien mengatakan kekuatan besar ini diduga rezim pemerintahan. Kata dia, kekuatan itu membuat keputusan agar KPU tak meloloskan Partai Ummat.
Pun, dia menyinggung di saat yang sama juga beredar informasi ihwal adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai tertentu.
“Nampaknya atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Ummat dianggap sebagai satu-satunya yang disingkirkan sehingga tidak bisa ikut Pemilu 2024,” lanjut pendiri PAN tersebut.
Kemudian, Amien menyampaikan pihaknya berencana akan melayangkan surat gugatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Salah satu desakan Partai Ummat agar seluruh hasil verifikasi KPU terhadap partai baru dan parlemen untuk diaudit tim independen.
Amien menjelaskan Partai Ummat juga akan menuntut seluruh hasil verifikasi administrasi KPU terhadap partai parlemen diaudit secara independen. Selanjutnya, hasil audit itu dibuka ke publik.
Lalu, tuntutan lain yaitu Partai Ummat menuntut DKPP untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat. Pemeriksaan itu terkait hasil verifikasi faktual di daerah dan segera memberhentikan pihak yang melakukan pelanggaran.
“Kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini. Kami mengajak masyarakat bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024,” ujarnya.
Pakar Hukum Soroti Calon Kepala Daerah Sudah Dua Periode Maju di Pilkada 2024
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyoroti soal pencalonan petahana Bupati Kutai Kertanegara, yang dianggap sudah dua periode. Sehingga, kata dia, calon petahana.
