Dubes AS Kritik KUHP, HNW Minta Jokowi Bisa Ikuti Sikap Sukarno
- Istimewa
VIVA Politik - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) merespons pernyataan Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) Sun Yong Kim yang mengkritisi KUHP baru. Sun kritik soal larangan zina atau kumpul kebo dan LGBT dalam KUHP.
Politikus senior yang akrab disapa HNW itu meminta agar Dubes AS menghormati kedaulatan Indonesia. Dia bilang Kim agar tak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, terlebih jika mengintervensi atas kedaulatan hukum Indonesia.
“Mestinya Dubes AS masih ingat, Indonesia negara demokrasi, berdaulat dan negara hukum yang konstitusinya mengatur hak asasi manusia (HAM) dengan jelas. Jadi, seharusnya Dubes AS melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Duta Besar dan karenanya menghormati negara di mana dia bertugas," kata HNW, dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 12 Desember 2022.
Dubes Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia yang baru, Sung Yong Kim (kiri) diterima Presiden RI Jokowi.
- Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Dia menjelaskan, konstitusi yang berlaku di Indonesia menghadirkan ketentuan yang spesifik terkait Agama dan HAM. Hal itu dinyatakan di Pasal 29, dan juga Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang secara tegas menyebutkan terdapat batasan-batasan HAM yang berlaku di Indonesia. Salah satunya hal itu terkait nilai-nilai agama.
“Ketentuan larangan berbagai bentuk zina atau kumpul kebo atau laku LGBT yang disepakati oleh Pemerintah dan seluruh Fraksi di DPR tanpa kecuali itu, antara lain merupakan wujud dari pelaksanaan Pasal 28J ayat (2) tersebut,” jelas HNW.
Pun, dia menambahkan, Dubes AS untuk RI seharusnya menghormati dan tak mengintervensi. Apalagi menakuti-nakuti dengan isu investasi.
Menurutnya, setiap negara memiliki kedaulatannya sendiri. Selain itu, kata dia, negara akan memproteksi secara konstitusional nilai apa yang diyakni oleh masyarakatnya.
“Contohnya Rusia yang membuat UU melarang LGBT. Apakah AS juga mengkritik keras kebijakan Putin yang sahkan UU anti LGBT, dan menakut-nakuti nya dengan isu HAM dan investasi?” ujar eks Presiden PKS tersebut.
Lebih lanjut, HNW menyampaikan, sudah tak zamannya pemaksaan nilai kepada negara lain, seperti yang dilakukan oleh AS.
Menurut dia, hal itu bisa dikategorikan sebagai tindakan imperialisme HAM yang tak sesuai dengan prinsip demokrasi. Selain itu, juga tak sesuai dengan penerapan HAM yang perlu dilakukan melihat aspek lokalitas.
Kemudian, dia menambahkan, seharusnya AS dapat mencontoh FIFA yang menghormati nilai-nilai yang diyakini dan berlaku di masyarakat Qatar dalam perhelatan Piala Dunia 2022. FIFA hormati aturan Qatar terkait larangan minuman keras dan kampanye LGBT.
Paripurnam pengesahan RKUHP di DPR-RI
- VIVA/M Ali Wafa
Dia menyindir daripada sibuk mengurusi urusan negara lain, lebih baik dubes AS fokus mengkritisi negerinya sendiri.
"Jadi, daripada sibuk mengurusi urusan negara lain, lebih baik dubes AS fokus untuk mengkritisi negerinya sendiri," lanjut HNW.
HNW menyebut persoalan AS seperti adanya kekhawatiran pemuka agama di negara adidaya tersebut soal konsekuensi diakuinya perkawinan sejenis. "Sehingga menimbulkan beberapa pastor protection act di beberapa negara bagian," ujarnya.
Maka itu, HNW berharap Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri agar segera memanggil Dubes AS tersebut. Sebab, sudah melampaui kewenangan dan tugas diplomatiknya, dengan secara terbuka mencampuri urusan domestik Indonesia.
“Apabila ada mekanisme investasi di Indonesia yang memaksakan nilai yang bertentangan dengan kebudayaan masyarakat dan hukum Indonesia, seperti yang diancamkan oleh Dubes AS tersebut, maka itu adalah bentuk lain dari neo kolonialisme, hal yang dikoreksi dengan disahkannya UU KUHP yg mengubur KUHP lama warisan kolonialis Belanda,” kata HNW.
Kemudian, dia juga meminta Presiden Jokowi bersikap berani dengan melanjutkan sikap Presiden Sukarno yang menolak nekolim segala bentuk (neokolonialisme). "Dan, menyatakan ‘Go To Hell with Your Aid. Itu akan jadi legacy positif Presiden Jokowi," tutur HNW.
