Sindiran Demokrat Soal 3 Periode: Tak Berprestasi, tapi Tak Malu Minta Perpanjangan Waktu
- Twitter@Herzaky_MP
VIVA Politik – Partai Demokrat menyindir keras segelintir elit partai politik, yang kembali menghembuskan wacana jabatan Presiden 3 periode. Demokrat mengecam usulan tersebut dan menyebut wacana itu suatu permufakatan jahat.
Apalagi bagi Demokrat, tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Sehingga tidak tepat jika ingin memperpanjang masa jabatan.
“Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran,” kata Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Jumat, 9 Desember 2022.
Herzaky mengatakan, di era-era sebelumnya tak pernah ada pro dan kontra mengenai perubahan masa jabatan Presiden menjadi maksimal 3 periode atau pun perpanjangan masa jabatan Presiden 2 atau 3 tahun.
Namun segelintir elit parpol yang mendukung pemerintahan hari ini, jelas dia, justru menggulirkan wacana-wacana yang melanggar konstitusi tersebut.
“Yang ada hanya nafsu segelintir elit yang tak kunjung padam yang terus mendapatkan penolakan secara luas oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Misalnya, survei SMRC di April lalu, menyebut 73 % rakyat menolak, dan hanya 5 % yang setuju usulan Jokowi 3 periode,” kata Herzaky.
Dia mengultimatum agar para elit parpol yang gulirkan wacana itu, berhenti menjerumuskan Presiden Jokowi. Ditegaskannya, lebih baik para elit politik pendukung fokus membantu Presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini.
“Bagaimana kemiskinan bisa ditekan dan bisa turun drastis seperti di era pemerintahan SBY, selama 10 tahun dari 16 persenan bisa turun ke 10 persenan. Bukan seperti 8 tahun ini, dari 10 persenan hanya mampu menurunkan ke 9 persenan saja, dan itu pun dibanggakan setengah mati, sampai minta perpanjangan,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat tersebut.
Herzaky membandingkan, penyelesaian masalah pengangguran seperti di era SBY, dari 10,25 juta di 2004 bisa turun drastis sampai 3 jutaan penduduk yang tidak lagi menganggur. Sehingga menyisakan 7,24 juta jiwa saja yang menganggur.
Sedangkan di era Jokowi, ungkap dia, selama 5 tahun sebelum pandemi pun hanya ratusan ribu. Bahkan, makin melonjak drastis selama pandemi.
“(Jadi) para penggiat Demokrasi, rakyat yang terus peduli dengan demokrasi di negeri ini, mari kita tetap waspada dengan upaya permufakatan jahat melanggengkan kekuasaan, yang terus disuarakan segelintir elit. Jangan surut walaupun hanya selangkah,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, bahwa survei terbaru Poltracking Indonesia menyebutkan bahwa angka kepuasan publik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin mencapai 73,2 %.
Menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, capaian kinerja yang berhasil direalisasikan oleh Jokowi-Ma’ruf menjadi faktor penting tingginya kepuasan masyarakat.
Bamsoet menduga tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi ini berkaitan dengan tingkat adanya keinginan masyarakat untuk dipimpin Jokowi lebih lama lagi. Dia mengatakan bisa saja masyarakat masih ingin kepemimpinan Jokowi ini terus dilanjutkan.
"Bagi saya pentingnya itu adalah bukan puas atau tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua," ujar Bamsoet, menanggapi survei Poltrcaking ini.
