Wapres Maruf Amin Minta KBPP Polri Bantu Pemerintah Hadapi Berbagai Tantangan
- KBPP Polri
VIVA Politik – Harapan besar terhadap Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, disampaikan oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin. KBPP diminta mengambil peran lebih besar sebagai mitra pemerintah, dalam menghadapi berbagai tantangan ke depannya.
Peran tersebut kata Wapres, bisa terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi, masalah kemiskinan, stunting, wawasan kebangsaan, hingga soal radikalisme. Serta yang dalam waktu dekat ini, yaitu menghadapi tahun pemilu
“Saya berharap KBPP Polri bisa mengambil peran lebih besar dalam rangka sebagai mitra pemerintah dan mitra Polri untuk membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi,” kata Wakil Presiden Maruf Amin, saat menerima jajaran Pimpinan Pusat KBPP Polri dalam keterangan resminya, Kamis 8 Desember 2022.
Kunjungan KBPP Polri secara resmi dilakukan di kediaman resmi Wapres RI, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu kemarin 7 Desember 2022.
Hadir yakni Ketua Umum KBPP Polri Dr Evita Nursanty bersama Sekretaris Jenderal Rapsel Ali, Bendahara Umum Arinta SP Lenggono, Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Okky Asokawati, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Alfian Reziani, dan Ketua Bidang Hukum dan HAM Fri Hartono.
Wapres mengingatkan, di tengah tahun pemilu saat ini suasana kondusif perlu dijaga. Dengan begitu, tidak ada pembelahan politik lagi di tengah masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga memiliki misi mewujudkan generasi yang unggul dan maju menyongsong Indonesia Emas 2045. Ditekankannya, tidak mudah membangun sumber daya manusia yang unggul. Apalagi situasi sekarang, gempuran tantangan global.
Untuk itu, program sosial masyarakat dapat menjadi salah satu upaya dalam mendukung kemajuan dan peningkatan daya saing masyarakat.
Dipaparkan oleh Wapres Maruf Amin, pemerintah juga berupaya menanggulangi kemiskinan ekstrem. Dengan strategi bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Target pemerintah supaya kemiskinan ekstrem 2024 itu nol persen. Juga target penurunan stunting 14 persen di tahun 2024.
Pada kesempatan yang sama Wapres juga menuturkan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesepakatan para pendiri bangsa.
Maka ini harus menjadi pegangan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pegangan ini juga harus diperkuat, di tengah tantangan perubahan zaman baik di sisi sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Maka dari itu, Wapres Maruf meminta agar seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kesepakatan ini sebagai upaya menjalani tantangan bangsa. Serta menjaga situasi bernegara yang kondusif dan terkendali.
Wapres juga mendorong KBPP POLRI agar dapat mendukung POLRI dalam melakukan transformasi struktural dan kultural dalam mewujudkan terciptanya situasi yang kondusif dan tertata di dalam internal POLRI.
“KBPP POLRI agar mendukung visi besar itu kan supaya tetap solid, mendukung Kapolri melakukan transformasi struktural dan kultural,” katanya.
“Saya berharap untuk aktif berkontribusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Umum KBPP Polri Dr Evita Nursanty menegaskan, dukungan penuh organisasi yang dipimpinnya tersebut terhadap upaya pemerintah dalam menjawab tantangan yang ada sebagaimana disampaikan Wapres KH Maruf Amin.
Selain itu, juga ikut membantu mengenai wawasan kebangsaan, radikalisme, pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, stunting, hingga menjaga kondisivitas menghadapi tahun pemilu.
“Kami sepakat dengan Bapak bahwa dalam memerangi radikalisme memang harus menempatkan nasionalisme sebagai wawasan kebangsaan kita,” ucap Evita.
KBPP POLRI tidak sekedar membantu menjalankan misi Polri. Jelas dia, juga melakukan berbagai program kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dia mencontohknan penanganan bencana alam seperti gempa bumi Cianjur, tracing COVID-19, aksi peduli lingkungan, pembinaan generasi muda, penanaman mangrove, pelestarian terumbu karang, termasuk program bidang hukum dan HAM, ESDM, pendidikan pelatihan dan SDM, politik, BUMN, komunikasi, pariwisata, pemberdayaan perempuan,sosial dan kesehatan.
“Kami informasikan juga dalam waktu dekat ini pada 10-13 Desember 2022 di Bali, KBPP Polri menggelar kompetisi internasional dalam pembinaan talenta muda sepakbola (U10, U11, U12, U13 dan U14), yang insya Allah, nanti KBPP Polri juga berkontribusi dalam melahirkan pemain-pemain sepakbola handal berkelas internasional yang siap bermain di Piala Dunia seperti yang sedang ramai saat ini,“ jelasnya.
Dikatakan, KBPP Polri berdiri tahun 2003 berlandaskan Telegram Kapolri Nomor T/219/IX/2001. Organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan ini di bawah pembinaan Kepala Kepolisian Negara, dan menjadi satu-satunya wadah putra-putri Polri, yang menggalang potensi segenap anggota serta menjadikan penggerak pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. KBPP Polri saat ini ada di semua daerah di Indonesia dari tingkat pusat, daerah, resor hingga sector.
KBPP Polri memiliki Visi menjadi organisasi yang yang solid, modern, mandiri, dan berwibawa dengan dukungan apa yang mereka sebut sebagai “Empat Pilar KBPP Polri” yaitu 1. Pemanfaatan Teknologi, 2. Peningkatan SDM, 3. Penataan Organisasi, dan 4. Pilar Penguatan Hubungan Internal dan Eksternal (Polri, Pemerintah dan Publik).
Sesuai AD/ART, Anggota Utama KBPP Polri adalah anak dari Anggota Polri dan Cucu Anggota POLRI. Kemudian Anggota Biasa adalah Putra Putri ASN Polri dan istri atau suami dari Anggota Utama KBPP Polri. Syarat keanggotaan dibuktikan dengan surat yang sah dan benar dari instansi yang berwenang atau bukti lain yang mendukung.
Dalam pertemuan ini, Wapres Maruf didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, dan Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien.
Alasan PBNU Tidak Setuju Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan mengaku tidak setuju dengan usulan PDI Perjuangan (PDIP) bahwa Polri sebaiknya berada di bawah TNI atau Kementeria
