Erick Thohir Dianggap Telah Atasi Masalah Kementerian BUMN
- Dok. Kementerian BUMN
VIVA Politik – Pengamat Publik, Sarmanto menilai Kementerian BUMN sejak digawangi Menteri Erick Thohir, telah membuktikan komitmennya untuk membersihkan perusahaan-perusahaan BUMN yang selama ini salah kelola dan berakibat kepada kerugian negara.
BUMN yang selama ini diharap menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi negara, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, dalam kenyataannya perusahaan BUMN acap kali dijadikan untuk merampas uang negara.
Menurutnya, kegagalan pengelolaan BUMN banyak disebabkan kurangnya pengawasan dan ketegasan Menteri BUMN dalam melakukan penindakan dan penegakan hukum kepada manajemen perusahaan BUMN yang telah salah melakukan tata kelola perusahaan.
Kementerian BUMN, kata Sarmanto, selalu menempatkan orang-orang yang dianggap kredibel dan profesional. Tetapi tidak diimbangi dengan mental para direksinya yang hanya mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan negara.
Sehingga, kata dia, potensi kerugian negara dari sektor pengelolaan perusahaan BUMN sangatlah besar dan masalah ini menjadi PR penting untuk diperbaiki. Dimana bukan lagi rahasia umum, bahwa perusahaan BUMN sejak dahulu hanya mengharapkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Tetapi tidak pernah memberikan kontribusi besar untuk peningkatan perekonomian negara, banyaknya perusahaan yang salah kelola.
“Sejak ditunjuknya Erick Thohir memimpin Kementerian BUMN, yang dalam kepemimpinannya membuat Slogan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap seluruh direksi, komisaris serta karyawan BUMN terbukti mampu menunjukan terobosan-terobosan konkrit,” kata Sarmanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin, 5 Desember 2022.
Diterangkannya lagi, hal yang terdepan dilakukan oleh Erick Thohir yakni memastikan direksi dan komisaris yang memimpin perusahaan BUMN mampu melakukan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan bersih-bersih oknum Direksi perusahaan BUMN yang diduga melakukan korupsi dan tindakan yang mengakibatkan merugikan keuangan perusahaan.
Tidak tanggung-tanggung, dalam upaya melakukan penegakan hukum di perusahaan BUMN, Erick Thohir, disebutkannnya, telah menerima dan menindaklanjuti laporan 159 BUMN terkait kasus korupsi dan sebanyak 53 orang telah ditetapkan menjadi tersangka
“Sebagai contoh contoh mega korupsi yang berhasil diungkap Erick Thohir yaitu kasus korupsi pembelian pesawat ATR 72 seri 600 ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan sebagai bentuk komitmen penegakan hukum, Menteri Erick Tohir secara langsung bertemu dan melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada Jaksa Agung untuk menyelidiki adanya permainan korup dalam tubuh PT. Garuda Indonesia,” kata dia.
Selain itu, contoh lainnya yakni pengungkapan dugaan korupsi PT Asabri yang diduga telah merugikan negara hingga Rp 23 triliun serta kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2013-2018 dengan kerugian negara, juga berdasarkan hitungan BPK, mencapai Rp 16,8 triliun.
Sarmanto menambahkan, upaya bersih-bersih BUMN dari oknum direksi yang dianggap salah melakukan tata kelola perusahaan dan penindakan hukum dugaan korupsi itu sangat efektif.
“Berdasarkan data, setelah dilakukan pembenahan manajemen dan tata kelola di bawah kepemimpinan Erick Thohir, terbukti dalam waktu tiga tahun menjabat, berdasarkan laporan konsolidasi Portofolio BUMN, pendapatan pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.292,5 triliun atau tumbuh 18.8 persen dari tahun 2020,” ujarnya.
Capaian ini, menurut Sarmanto, jelas memberikan harapan besar negara dan masyarakat untuk menghadapi ancaman resesi global. Selain itu, kerja-kerja Kementerian BUMN juga diklaimnya telah mengejawantahkan nawacita pemerintahan Jokowi.
Karena itu, ia memberikan apresiasi besar atas kinerja Erick dalam memimpin kementerian BUMN, dan menurutnya pantas untuk diberi nilai A.
Setoran Dividen BUMN Sudah Capai Target 100 Persen, Ini 10 Perusahaan Penyumbang Terbesar
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat setoran dividen perusahaan pelat merah mencapai sebesar Rp85,5 triliun hingga awal November 2024.
