Sowan ke KH Haris Sodaqoh, Mardiono Minta Nasihat untuk PPP di Pemilu 2024

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono sowan ke KH Haris Sodaqoh
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Politik – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPPMuhaMmad Mardiono sowan ke KH Haris Sodaqoh di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Mardiono memohon doa dan nasihat terkait langkah politik partai kepada Rais PBNU tersebut. 

Ketua DPD Ungkap Dahulu Gugatan Puluhan Pihak soal PT 20 Persen Ditolak oleh MK

"Saya sowan ke Pak Kiai tentu minta doa, minta arahan langkah-langkah politik, khususnya yang di Jawa Tengah seperti apa dan secara nasional seperti apa," kata Mardiono dalam keterangan tertulis, Senin, 29 November 2022.

Mahfud Md Tegaskan Presidential Threshold yang Dihapus MK Ruang "Open Legal Policy", Apa Itu?

Lebih lanjut, Mardiono menyebut banyak arahan yang didapat dari KH Haris Sodaqoh. Terutama terkait dengan bagaimana menyukseskan pemilihan umum (Pemilu) pada 2024 mendatang. 

"Tentu tidak hanya arahan-arahan strategi politik, tapi juga kami yang paling utama adalah minta doa kepada Kiai," katanya. 

Menkum Hormati Putusan MK Hapus PT 20 Persen tapi Ingatkan Ada yang Belum Diputuskan

Sementara itu, KH Haris Sodaqoh bersyukur Ketua Umum PPP sekarang dijabat oleh Mardiono. Menurut KH Haris, Mardiono adalah sosok yang perhatian terhadap kiai. 

"Saya sangat bersyukur, berterima kasih karena Ketum kami sekarang ini sangat memperhatikan para kiai dan selalu dekat dengan kiai. Kami harapkan semua itu nanti akan ada berkahnya," katanya. 

KH Haris pun mendoakan PPP agar bisa terus fokus dalam mengerjakan tujuan-tujuan ke depan. KH berharap, perolehan suara PPP dalam Pemilu 2024 juga memuaskan. 

"Doa kami sebagaimana doa teman-teman, harapan kita PPP ke depan bisa lebih fokus lagi, bisa lebih tertata,  dan yang paling utama bisa mendapat perolehan suara yang memuaskan dengan Ridho Allah. Doakan semuanya," pungkas KH Haris.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

Presidential Threshold 20 Persen Dihapus MK, Menko Yusril: Pemerintah akan Lakukan Ini

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tetap menghormati Keputusan Mahkamah Konstitusi (M

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025