Calon Panglima TNI Diingatkan Tantangan Wujudkan 'Poros Maritim' Visi Jokowi

Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adityo Rizaldi
Sumber :
  • bobbyrizaldi.com

VIVA Politik – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai calon panglima TNI harus mewujudkan Visi Poros Maritim Presiden Joko Widodo sehingga diperlukan langkah-langkah terobosan untuk merealisasikannya.

MK Minta DPR Buat UU Ketenagakerjaan Baru Terpisah dari UU Ciptaker

"Ada tantangan klasik yang dihadapi calon Panglima TNI, salah satunya pembangunan postur pertahanan yang masih belum optimal, utamanya dalam mewujudkan Visi Poros Maritim Presiden," kata Bobby di Jakarta, Senin, 28 November 2022.

Dia menilai langkah terobosan yang perlu dilakukan dalam mewujudkan Poros Maritim Presiden tersebut, yaitu pemenuhan formasi alat utama sistem senjata (alutsista) maritim.

Usai Bertemu Prabowo, Ridwan Kamil Bakal Temui Jokowi di Solo

VIVA Militer: KSAL Laksamana TNI Yudo Margono cek kesiapan Satgasla KTT G20

Photo :
  • Dispenal

Menurut dia, pemenuhan kecukupan alutsista maritim untuk mengamankan pertahanan seluruh wilayah laut di Indonesia.

Puan Maharani Ingatkan Tidak Boleh Ada PHK di Sritex Usai Diputus Pailit

Selain itu Bobby menilai tantangan yang dihadapi calon panglima TNI ke depan adalah pengembangan profesionalisme TNI dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki di institusi tersebut.

DPR menerima Surat Presiden atau Surpres Joko Widodo tentang calon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki pensiun. Dalam Surpres itu, Jokowi memilih Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon panglima TNI.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa

Photo :
  • Youtube Sekretariat Presiden

Supres itu diantarkan langsung Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan diterima langsung Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Jakarta. Selain Puan, terdapat beberapa Wakil Ketua DPR RI seperti Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmad Gobel yang menerima kedatangan Pratikno.

Puan menjelaskan DPR akan melaksanakan sesuai aturan dalam proses pergantian panglima TNI, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR.

Dia mengatakan, DPR baru menerima surpres Panglima TNI pada Senin sore. Dia membantah spekulasi ada pergantian nama calon panglima TNI seiring isu pengembalian Surpres pekan lalu. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya