DPR Akan Pertanyakan Komitmen Netral Calon Panglima TNI dalam Pemilu 2024
- Edwin Firdaus
VIVA Politik – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan gambaran pelaksanaan uji kelayakan panglima TNI. Ada lima poin pertanyaan untuk calon panglima TNI dan dirinya memprediksi pertanyaan-pertanyaan Komisi I DPR akan berkisar pada lima masalah.
Pertama, kata Hasanuddin, bagaimana upaya panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI yang kalau menurut data akhir-akhir ini sedikit menurun. "Kedua, bagaimana upaya Panglima TNI dalam usaha menyelesaikan Renstra ke III MEF," kata politikus PDIP itu dalam keterangan pers yang diterima awak media, Senin, 28 November 2022.
Ketiga, kata dia, bagaimana upaya panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan, terutama dalam rangka menghadapi ancaman actual. Keempat, upaya panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Ilustrasi: Suasana Rapat Paripurna DPR RI
"Kemudian, bagaimana sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti pilpres (pemilu presiden), pileg (pemilu legislatif), dan pilkada (pemilihan kepala daerah) makin dekat," ujarnya.
Petugas KPPS menunjukkan surat suara pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang sudah tercoblos di Pemilu 2019. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Hasanuddin juga menyebut Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian panglima TNI harus segera dikirim ke DPR. "Prediksi kami sebelum reses atau sebelum tanggal 15 Desember 2022 sudah harus ada jadwal uji kelayakan untuk calon Panglima TNI yang baru," ujarnya.
Uji Kelayakan Capim KPK, DPR Mulai dengan Pengambilan Nomor Urut dan Pembuatan Makalah
Komisi III DPR RI memulai tahapan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon pimpinan. Selain itu, uji kelayakan Dewan Pengawas atau Dewas KPK.
