Rapimwil PPP Jateng Hasilkan Nama Ganjar Pranowo Capres Teratas
- Istimewa
VIVA Politik – DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil). Hasilnya, nama Ganjar Pranowo menjadi yang teratas dalam pembahasan usulan calon presiden (capres) 2024.
Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsurie mengatakan, pihaknya melakukan poling kepada kader DPC PPP di 35 Kabupaten/Kota se-Jateng terkait usulan capres 2024. Masruhan mengatakan, nama Ganjar menjadi yang tertinggi dalam poling tersebut.
"Survei yang dilakukan oleh DPW berupa polling ke 340 responden yang terdiri dari pengurus PPP sampai ke Kabupaten dan Kecamatan-Kecamatan, dan kalangan kader. Menempatkan Ganjar tertinggi," kata Masruhan di Kelimutu Grand Ballroom Hotel Grand Arkenso, Kota Semarang, Jateng, Minggu, 27 November 2022.
Masruhan mengatakan, Ganjar Pranowo dekat dengan rakyat Jateng dan memiliki track record yang bagus selama dua periode memimpin Jateng. Menurut Masruhan, Ganjar adalah sosok pemimpin yang dapat merawat kerukunan dalam kehidupan beragama.
"Pak Ganjar bisa merawat kehidupan keagamaan, khususnya para kalangan nahdiyin, kalangan muhammadiyah, itu bagus sekali. Bagi PPP yang semacam ini adalah poin besar, pemimpin untuk mewujudkan peradaban yang berdimensi keagamaan," katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
- Istimewa
Di samping itu, Masruhan menyebut Ganjar adalah sosok pemimpin yang dekat dengan keluarga besar PPP. Masruhan mengatakan, kakek mertua Ganjar ialah KH Hisyam Abdul Karim yang merupakan seorang kiyai asal Purbalingga dan tokoh Nahdlatul Ulama.
Sebab itu, kata Masruhan, DPW PPP Jateng akan menyampaikan hasil Rapimnas ini ke DPP PPP. Terlebih, kata Masruhan, sudah banyak DPW PPP di sejumlah daerah yang mendukung Ganjar Presiden 2024.
"(Harapannya) diterima, dan semoga ikhtiar dari Jawa Tengah ini bisa menjadi keputusan DPP karena saya dengar dari wilayah-wilayah lain juga memunculkan banyak nama, yang paling banyak Ganjar," katanya.
"Kemudian DPP nanti akan ada Rapimnas, ada masukan dari para kiyai, Majelis Syariah. Masih ada lagi komunikasi dan koordinasi dengan KIB," pungkas Masruhan.
