Acara Relawan di GBK, Legislator PDIP Desak Menteri BUMN Evaluasi 2 Komisaris
VIVA Politik – Acara Nusantara Bersatu, yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno atau GBK pada Sabtu kemarin, yang dihadiri termasuk oleh relawan Jokowi, menuai pro dan kontra. Bahkan beberapa politisi PDIP, mempersoalkan acara yang digagas beberapa elit relawan tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, yang termasuk mempersoalkan itu. Menurutnya acara tersebut tidak tepat momentumnya, biayanya juga tinggi. Bahkan dia menyebut, justru merendahkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang pada Presidensi KTT G20 diakui dunia.
“Kalau mengaku relawan sejati, harusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur, bukan malah menabrak aturan menggunakan Stadion Utama GBK yang seharusnya terlarang sebagaimana disampaikan oleh Menpora,” ujar Deddy, dalam keterangannya, Minggu 27 November 2022.
Dia mengakui menyesali acara yang digagas oleh relawan tertentu tersebut. Menurutnya, menyalahgunakan kebaikan Presiden Jokowi.
“Saat ini bangsa Indonesia masih berduka karena gempa Cianjur, banyak orang yang masih berada dipengungsian dan belum semua korban ditemukan, masa para elit relawan haus kekuasaan itu lebih asyik bicara pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai relawan,” jelasnya.
Dia juga menyebut, seharusnya GBK tidak bisa digunakan untuk agenda seperti itu. Apalagi sudah ada larangan dari Menpora RI, yang memang akan digunakan untuk perhelatan internasional.
“Kan ada larangan dari Menpora untuk pemakaian GBK hingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2023”, kata Anggota DPR dari Dapil Provinsi Kalimantan Utara tersebut.
“Saya yakin Pak Jokowi terpaksa datang ke acara itu, bukan kemauan beliau”, lanjut Deddy.
Menurutnya, ada 2 inisiator kegiatan tersebut yang saat ini menduduki jabatan sebagai komisaris di BUMN. Yakni di PLN dan anak perusahaan PGN. Untuk itu, dia meminta Menteri Erick Thohir untuk mengevaluasi.
Menurutnya, apa yang dilakukan tersebut justru merusak nama Presiden Jokowi, Sehingga, harus ada sikap tegas dari Menteri BUMN, kata Deddy.
“Saya akan mempertanyakan hal ini dalam rapat resmi di Komisi 6 DPR RI, tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Lebih jauh Deddy meminta agar para relawan Jokowi mampu menjaga kehormatan Presiden. Tidak membuat sesuatu yang justru merugikan citra Presiden Jokowi sendiri.
“Karena itulah saya minta jangan lagi menjebak Pak Jokowi, beliau Presiden RI dan bukan Presiden Relawan, katanya. Jangan demi ambisi kekuasaan dan materi, para relawan melakukan manuver-manuver yang di luar ruang lingkupnya sehingga malah merugikan kewibawaan Pak Jokowi,” ujarnya.
Deddy mengingatkan bahwa sebagai Presiden yang sedang menjabat, sebaiknya para relawan tidak menyeret-nyeret Presiden ke arah manuver terkait Pilpres. Jangan sampai Pilpres yang akan datang dituduh berpotensi curang karena manuver relawan yang akhirnya mengesankan bahwa Presiden memiliki preferensi tertentu terkait kontestasi 2024.
“Kami akan terus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan dan memastikan bahwa Pilpres 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang selaras dan menuntaskan visi Presiden Jokowi," ujar Deddy.
Lebih lanjut ditegaskannya, bahwa PDI Perjuangan sebagai Partai asal Presiden Jokowi telah terbukti konsisten menjaga dan mendukung pemerintahan secara tuntas.
"Dan kami akan membuat perhitungan dengan pihak-pihak dan para petualang politik yang merugikan martabat Presiden,” tutup Deddy.
