DPR Sebut Pelat Khusus Anggota Biar Publik Mudah Mengawasi

Pelat nomor khusus untuk anggota DPR RI.
Sumber :
  • Instagram @plat_dinas_official

VIVA Politik – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun menyebutkan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor khusus, untuk anggota DPR dalam rangka kontrol publik. Ia membantah keras bila pelat nomor khusus bagi pimpinan dan anggota DPR dituding untuk gaya-gayaan. 

Jadi Pimpinan Komisi XII, Putri Zulhas Siap Kawal Target Swasembada Energi Prabowo

"TNKB tersebut bukan hanya untuk gaya-gayaan, mewah-mewahan, tetapi lebih pada adanya kontrol publik atas anggota dewan," kata Adang dikutip awak media, Jumat, 25 November 2022. 

Adang menjelaskan, sejatinya, pelat nomor khusus tersebut menjadi identitas anggota DPR yang bersangkutan. Hal ini karena dalam TNKB tersebut, terdapat nomor anggota atau kode jabatan anggota DPR. 

DPR: Pemain Naturalisasi Bisa Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026

Dengan begitu, terang Adang, masyarakat bisa lebih mudah mengetahui dan mengidentifikasi apabila pengguna TNKB khusus melakukan pelanggaran di jalan raya.

"TNKB ini tujuannya untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap anggota DPR. Ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan, maka melalui TNKB khusus akan mudah diidentifikasi untuk kemudian dilakukan penerapan sanksi hukum," ujarnya.

Jadi Pimpinan Komisi XII, Putri Zulhas Siap Kawal Target Swasembada Energi Prabowo

Selain itu, menurut Adang, pelat nomor khusus ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR. Dengan adanya TNKB ini, klaim dia, mobilitas anggota dewan lebih mudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Lagipula, lanjut anggota Fraksi PKS ini, penggunaan pelat nomor khusus anggota DPR memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagaimana termuat dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

"Kami mengharapkan adanya TNKB khusus, maka kinerja anggota DPR semakin meningkat," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Wakil Menteri II Kartika Wirjoatmodjo (kiri) dan Wakil Menteri Aminuddin Ma'ruf (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Erick Thohir Paparkan Langkah Pengelolaan 7 BUMN yang Merugi

Menteri BUMN, Erick Thohir melaporkan, sebanyak 7 dari 47 BUMN saat ini tercatat masih memiliki cashflow negatif alias merugi.

img_title
VIVA.co.id
5 November 2024