Menpan-RB Yakin ASN Mau Pindah ke IKN, Siapkan Skenario Puluhan-Ratusan Ribu Dipindah
- ANTARA/Desca Lidya Natalia
VIVA Politik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas optimistis aparatur sipil negara (ASN) mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Saya optimistis kalau, misalnya, nanti IKN menjadi tempat yang nyaman, sekolah bertaraf internasionalnya banyak, rumah sakit bertaraf internasional bagus, pasti orang akan pindah ke sana. Akan tetapi, 'kan belum selesai," kata Azwar di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu, 17 November 2022.
Dalam Rencana Induk IKN disebutkan bahwa pembangunan IKN akan terjadi dalam lima tahap, yaitu Tahap I pada tahun 2022—2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri, dan BIN pada tahun 2023 (relokasi pelopor) dan relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN akan dilakukan di awal 2024. Tahap I tercapai ketika perpindahan ASN dimulai.
Presiden Jokowi dan Sejumlah Menteri Kabinet di Titik Nol IKN
- Sekretariat Presiden
"IKN ini karena promosinya saja belum. Akan tetapi, kalau sudah jalan semua, lingkungan bagus, saya kira akan berbondong-bondong ASN kerja ke sana karena kalau kerja di tempat yang, misalnya, polutif, macet, lingkungan tidak nyaman, pasti orang akan pindah ke tempat yang nyaman," kata Azwar.
Azwar menyebut Kemenpan-RB mendapat tugas untuk membuat skenario pemindahan ASN, termasuk lembaga apa saja yang dipindah dan jumlah orang yang harus pindah.
"Prioritasnya apakah jumlah lembaganya atau eselon I dan II-nya? Kemarin sudah ada skenario kami laporkan kepada Bapak Presiden, ada skenario 5.000, 10.000, 60.000, dan 100.000, tergantung pada lokasi di sana," ujarnya.
Ilustrasi para aparatur sipil negara (ASN)
- VIVA.co.id/Setkab
Hingga kini, kata dia, Pemerintah pun belum memutuskan skenario mana yang akan dipilih dalam pemindahan ASN tersebut. Presiden pun masih menghitung kebutuhan dan menyesuaikan dengan tempat atau kantornya meski tetap akan dikombinasikan dengan program digitalisasi.
Yang pasti, katanya, ASN yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah pusat akan dipindah segera, sedangkan ASN yang berkaitan dengan pelayanan publik akan dipindah secara bertahap.
Berhubungan dengan kewajiban ASN untuk pindah, menurut Azwar, belum juga difinalisasi. Dia telah mengantisipasi jika ada ASN yang menolak dipindah, barangkali mereka bukan yang terkategori prioritas.
IKN Nusantara mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. (ant)
