Rieke Harap G20 Jadi Tonggak Revolusi Kemanusiaan: Seperti KAA 1955
- Istimewa
VIVA Politik - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka berharap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bisa menghasilkan komunike bersama. Duta Arsip Nasional Republik Indonesia itu ingin ada kesepakatan yang bisa jadi revolusi kemanusiaan.
Rieke menyoroti demikian karena merujuk gambaran situasi dunia saat ini. Dia berpandangan semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, KTT Non-Blok di Beograd 1961 masih tetap relevan, aktual, dan vital.
"Pendapat ini berpijak dari fakta bahwa kemajuan perekonomian dan teknologi telah gagal mengangkat harkat dan martabat manusia setinggi-tingginya," kata Rieke, dalam keterangannya, Rabu, 16 November 2022.
Suasana pertemuan KTT G20 di Bali
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Dia memahami Presiden pertama RI Sukarno atau Bung Karno dalam KTT di Beograd 1961menggagas Revolution of Mankind. Gagasan itu menyangkut revolusi kemanusiaan yang tidak terjebak pada istilah perang atau damai.
"Ini persoalan martabat manusia, martabat bangsa-bangsa. Bukan sekadar persoalan damai atau perang," jelas Rieke.
Pun, dia mengatakan, dirinya menolak siklus perang untuk damai. Begitu juga ia tak menerima argumentasi perang untuk dominasi ekonomi atau dominasi ekonomi untuk perang.
"Dari gagasan Bung Karno dan pemikiran tersebut, maka menurut saya perjuangan membangun tata dunia baru sudah seharusnya berintikan nilai-nilai dan rasa kemanusiaan," ujar Rieke.
Menurut dia, perjuangan itu ditandai dengan komitmen pada perjuangan mengejar perdamaian. Namun, juga komitmen terhadap perjuangan menghilangkan neo imperialisme dan neo kolonialisme.
"Committed kepada perjuangan untuk memberikan kehidupan yang bahagia kepada rakyat kita masing-masing," ujarnya.
Maka itu, dia merekomendasikan agar G20 menghasilkan komunike bersama. Hal itu seperti KAA 1955.
"Revolution of Mankind seperti yang terpatri dalam arsip KAA 1955 di Bandung dan KTT Non-Blok Pertama 1961 di Beograd," tutur Rieke.
Presiden Jokowi di G20 Bali
- Twitter @jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menutup perhelatan KTT G20 di Bali pada Rabu, 16 November 2022. Jokowi menyerahkan palu presidensi kepada India sebagai tuan rumah pada 2023 mendatang.
"Dengan berakhirnya presidensi G20 Indonesia secara resmi saya menyerahkan tampuk kepemimpinan ke India selaku presidensi G20 2023," kata Jokowi di Nusa Dua, Bali, Rabu, 16 November 2022.
Jokowi juga memastikan G20 Bali menghasilkan kesepakatan kepemimpinan G20 yang awalnya sempat diragukan banyak pihak.
Dia mengatakan, deklarasi bersama terdiri atas 52 paragraf. Salah satunya terkait itu perang Rusia dan Ukraina. "Diskusi ini berlangsung alot dan pemimpin G20 menyepakati hasilnya," jelasnya.
