Sultan Usul Pemerintah Pakai Diplomasi Kekeluargaan Demi Hasilkan Komunike G20
VIVA Politik – Strategi diplomasi kekeluargan, menurut Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan B Najamudin, perlu dilakukan pemerintah. Dengan begitu, kata dia, bisa mendapatkan dukungan dan komitmen moral dalam wujud Komunike dari para pemimpin dan perwakilan negara anggota G20.
Usulan tersebut disampaikan senator dari Bengkulu tersebut, mengingat adanya kemungkinan kalau KTT G20 Bali tak menghasilkan komunike para pemimpin negara G20. Meskipun, bagi Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, hal tersebut tidak menjadi masalah karena situasi dunia saat ini cukup rumit.
Presiden Jokowi di G20 Bali
- Twitter @jokowi
"Tentu sangat sulit dan nyaris tak mungkin bagi RI sebagai Presidensi G20 untuk menyatukan persepsi dan ego kekuatan-kekuatan utama dunia. Tapi kami optimistis Indonesia mampu meyakinkan para tamunya untuk meneken sebuah komitmen moral dengan pendekatan nilai kemanusiaan dan budaya yang kita kenal dengan prinsip kekeluargaan dan gotong-royong," jelas Sultan melalui keterangan resminya, Rabu 16 November 2022.
Menurut dia, dengan prinsip politik bebas aktif Indonesia sejak dulu, rasanya bisa. Apalagi diupayan dengan tepat. Sebab dia beralasan, politik bebas aktif yang dipegang teguh Indonesia hingga saat ini memiliki power yang cukup untuk menyatukan kompleksitas perbedaan di antara anggota G20 itu.
Maka menurutnya, yang perlu digunakan adalah paradigma kekeluargaan. Serta terus dikampanyekan untuk mencapai fase recovery dan masa depan dunia yang strong together.
Menurut dia, dengan prinsip kekeluargaan dan gotong-royong yang juga selama ini menjadi nilai-nilai bangsa Indonesia, patut disampaikan ke dunia sebagai sebuah resolusi dalam G20.
Dia menyayangkan apabila momentum KTT G20 yang dilakukan ditengah krisis multidimensi global, tidak menghasilkan secarik konsensus bersama. Paling tidak mengikat secara moral.
"Kami percaya saat ini para diplomat kita sedang melakukan upaya lobi intensif terhadap para diplomat negara anggota G20 lainnya. Dalam situasi global yang juga cukup rumit, Indonesia pernah memiliki peran sejarah atas lahirnya kesepakatan Bali Package dalam konferensi besar WTO ke 9 pada 2013 silam", tegasnya.
