Putu DPR: Dana Perubahan Iklim Jangan Sekadar Janji tapi Harus Diwujudkan
- Istimewa
VIVA Politik - Parlemen diminta bisa memainkan peran penting dalam fungsi pembuatan Undang-Undang, penganggaran, dan pengawasan untuk kepastian akuntabilitas terkait isu perubahan iklim. Parlemen juga diharapkan bisa memastikan pencapaian kemajuan dan integritas lingkungan serta keselarasan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana. Politikus Demokrat itu kembali menyuarakan isu perubahan iklim dalam event Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2022 atau COP27 di Sharm El Sheikh, Mesir.
"Apa yang dikatakan di ruang negosiasi harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk itu, kita harus bertindak sekarang, bersama-sama dan dengan komitmen penuh,” kata Putu, dalam keterangannya, Senin, 14 November 2022.
Putu mengatakan, tahun ini memang seluruh dunia memiliki tantangan yang berat untuk pendanaan iklim. Dia menyinggung saat COP26 tahun lalu, seluruh parlemen dunia pasti mengetahui negara-negara maju gagal memenuhi janji sebesar USD100 miliar per tahun.
“Baru-baru ini pada COP27, kita menyaksikan rencana aksi ambisius dari Sekjen PBB yang menyerukan investasi awal ditargetkan USD3,1 miliar antara 2023-2027 untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi mata pencaharian yang terdampak perubahan iklim," jelas Anggota Fraksi Demokrat tersebut.
Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Supadma Rudana saat event COP27 di Mesir.
- Istimewa
Pun, selaku perwakilan parlemen Indonesia, Putu mendorong penguatan upaya implementasi pendanaan yang sudah disepakati pada COP sebelumnya. Hal ini mengingat kegiatan di Paris tahun lalu sudah berikan kesepakatan terkait perubahan iklim.
Dia berharap agar COP tak hanya jadi ajang untuk diskusi tanpa luaran/output yang konkret. Putu menekankan, perlunya sumber daya keuangan dan investasi yang baik diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim.
"Baik untuk mengurangi emisi, mendorong adaptasi terhadap dampak yang sudah terjadi, dan untuk membangun ketahanan,” jelas legislator asal Bali tersebut.
Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini ada beberapa negara menghadapi banyak krisis. Dia menyebut krisis itu seperti dampak gabungan dari pandemi, krisis iklim, masalah kemanusiaan di seluruh dunia.
Dia berpandangan hal itu juga karena efek dari renggangnya tatanan internasional berbasis aturan.
“Oleh karena itu, saya percaya bahwa transfer teknologi dan pembiayaan merupakan hal yang penting untuk menjawab tantangan terkait perubahan iklim," lanjut Putu.
"Ini harus sejalan dengan semangat keadilan iklim dengan memiliki pendekatan aksi iklim yang berpusat pada manusia," kata Putu.
Waspada cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.
- ANTARA FOTO/Jojon
Kemudian, dia meyinggung laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2022 yang menyoroti salah satu rintangan terbesar untuk adaptasi adalah akses yang tak memadai terhadap pendanaan iklim.
Putu bilang, negara-negara kaya saat ini tak menyediakan pendanaan iklim yang cukup untuk membantu negara berpenghasilan rendah beradaptasi dengan iklim yang berubah cepat.
“Janji USD100 miliar untuk perubahan iklim tak boleh hanya jadi sekadar janji, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan," tutur Putu.
Dia mengatakan untuk persoalan ini perlu juga dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi untuk memastikan janji tersebut bisa terpenuhi.
Putu juga menyebut untuk mengatasi masalah ini perlu melibatkan sektor swasta. Hal ini karena mereka dapat jadi mitra penting pemerintah dalam mewujudkan kerja sama pembangunan yang efektif dalam isu lingkungan.
“Namun, berikan keadilan juga membutuhkan upaya terpadu dan menyeluruh dari kita semua, termasuk parlemen, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, jaringan perempuan, pemuda, investor, dan juga masyarakat lainnya,” jelas Putu.
Apalagi, menurutnya saat ini sejumlah pemimpin dunia berkumpul dalam kegiatan Presidensi G20 di Bali. Berkumpulnya para pemimpin dari sejumlah negara itu untuk membahas isu-isu global.
Salah satunya, kata dia, menyangkut keuangan prioritas isu iklim. Putu tak menampik tak ada negara yang bisa menyelesaikan masalah pendanaan iklim sendirian.
Maka itu, Putu menekankan, Presidensi G20 Indonesia fokus pada peningkatan kolaborasi di antara para pemimpin lembaga keuangan global utama dan bank multilateral. Selain itu, kemitraan dan koalisi pembiayaan iklim untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan mitigasi iklim dan cara-cara untuk mendorong perubahan sistem.
“Seperti yang kami yakini hanya melalui kerja sama internasional, kita mampu mengatasi masalah perubahan iklim," tuturnya.
