Diduga Punya Agenda Terselubung, Dewan Kolonel Bisa Memecah Kader PDIP

Kader PDIP saat rakornas di gedung sekolah PDIP, Lenteng Agung.
Sumber :
  • Istimewa/Andrew Tito

VIVA Politik – Koordinataor TPDI dan Advokad Peradi Petrus Salestinus menyebut pembentukan Dewan Kolonel yang diinisiasi oleh sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDIP untuk mendukung Puan Maharani sebagai capres pada Pilpres 2024, merupakan tindakan insubordinasi. Petrus menilai, kelompok Dewan Kolonel berpotensi memecah belah sesama kader PDIP.

Terpopuler: Perwira Polisi Mesum dengan Istri Orang, Prediksi Sikap Politik PDIP usai Hasto Tersangka

"Mengapa? karena PDIP jauh-jauh hari sudah menyiapkan begitu banyak organ untuk para kader mengaktualisasikan potensinya demi mewujudkan tujuan negara, sesuai dengan visi-misi partai menurut AD-ART," kata Petrus dalam keterangan tertulisnya diterima awak media, Rabu, 9 November 2022.

Acara PDIP di Semarang yang dihadiri Puan Maharani

Photo :
  • ANTARA/HO-PDIP
PDI Perjuangan Pertanyakan Kasus Hasto 5 Tahun Silam Baru Dibuka Setelah Partainya Kritis ke Keluarga Jokowi

Petrus menegaskan pembentukan Dewan Kolonel meski mengatasnamakan kepentingan Puan Maharani, patut diduga memiliki agenda terselubung atau sebagai duri dalam daging.

"Jika membaca AD-ART PDIP dengan cermat, di sana terdapat banyak organ yang disediakan oleh PDIP bagi kader-kadernya untuk berkarya, berjuang, mengabdi, mempromosikan diri demi kepentingan partai dan mewujudkan tujuan negara, sesuai dengan visi dan misi partai," kata Petrus.

Bawaslu Minta Sentra Gakkumdu Rumuskan Lagi Hukum Acara Pemilu

Petrus mengungkapkan ada puluhan organ partai yang terstruktur, disediakan oleh AD-ART, dan disahkan dalam kongres partai.

Menurut Petrus, pada BAB tentang organisasi, ditemukan organ, seperti fraksi partai, pusat analisis, dan pengendali situasi, departemen partai, badan partai, badan pertimbangan partai, Badiklat, Bapilu partai, komite partai, komunitas juang, Satgas partai dll.

Namun, Petrus mempertanyakan kader-kader seperti Trimedya Panjaitan dkk enggan mengisi organ-organ partai yang sudah ada seperti komunitas juang atau Satgas dll, yang melembaga dalam struktur DPP PDI-P.

"Lantas, membuat organ ilegal di luar sistem dan berpotensi menjadi insubordinasi di dalam partai," kata Petrus.

Politikus PDIP dan Anggota DPR, Trimedya Panjaitan

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Padahal, lanjut Petrus, ada puluhan organ di dalam partai, tetapi dinafikan oleh Trimedya Panjaitan dkk. "Apakah karena Trimedya dkk merasa sudah terbuang dari struktur, lantas membentuk Dewan Kolonel untuk mencitrakan diri atau mencari muka sebagai kader pejuang?" kata Petrus.

Petrus lebih jauh mengatakan, orang jadi berpikir bahwa Dewan Kolonel itu kelak bermetamorfosis menjadi Dewan Jenderal.

"Pada gilirannya menjadi kekuatan pembangkang yang destruktif untuk menyudutkan kader yang satu terhadap yang lain, semoga saja tidak," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya