Sejarah Gedung DPR, Dibangun Era Soekarno untuk Saingi Markas PBB

Kompleks Gedung MPR DPR. (Ilustrasi)
Sumber :
  • vivanews/Andry

VIVA Politik - Gedung MPR/DPR punya sejarah melekat karena dibangun di era pemerintahan Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno. Pencetus utama ide pembuatan gedung untuk jadi tempat wakil rakyat tersebut adalah Bung Karno.

Capim Setyo Budiyanto: OTT Masih Diperlukan, Buat Buka Kasus Besar

Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana yang menceritakan sekilas pembangunan komplek parlemen. Menurut Putu, dedung MPR/DPR RI dibangun untuk menyelenggarakan Conference of the New Emerging Forces (Conefo).

Ia bilang saat itu, Conefo jadi wadah dari semua New Emerging Forces. Tujuannya sebagai tandingan terhadap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pun, dia menyebut saat itu Bung Karno mengeluarkan tantangan untuk membangun Gedung Conefo dengan beberapa syarat.

Presiden Israel Urung Hadiri KTT Iklim gara-gara Turki Larang Pesawatnya Melintas

Kata dia, syaratnya itu bisa dibilang dahsyat. Intinya, Bung Karno ingin gedung Conefo lebih megah dari markas besar PBB di New York. 

"Ia harus lebih bagus dari People Palace di Beijing. Pembangunan ini harus selesai dalam waktu satu tahun karena Conefo akan diselenggarakan akhir 1966. Kemudian, pembangunan dilanjutkan era Presiden Soeharto," kata Putu, dalam keterangannya, Jumat, 4 November 2022

Mendagri Tito Sepakati Usulan Revisi RUU DKJ di Baleg

Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana

Photo :
  • Istimewa

Kemudian, ia mengatakan hingga akhirnya, Gedung DPR sekarang jadi cagar budaya pada 1993. Status itu merujuk Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 475 Tahun 1993 tentang penetapan bangunan-bangunan bersejarah di DKI Jakarta sebagai benda cagar budaya. Adapun pada nomor urut 66 ditetapkan Gedung DPR/MPR sebagai salah satu cagar budaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

"Sayangnya, pengakuan sebagai cagar budaya tidak bersifat nasional yang dilandasi oleh UU terkait," jelas Putu yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, ia mengatakan Gedung Nusantara saat ini telah memasuki usia 57 tahun. Hal itu dihitung berdasarkan rancang bangun Soejoedi yang disahkan dalam keputusan presiden. Dia menekankan, dengan latar belakang itu, eksistensi komplek parlemen yang dinamakan Gedung Nusantara melekat erat dengan sejarah bangsa. 

"Banyak nilai sejarah yang patut kita pelajari dari keberadaan Gedung Nusantara. Gedung Nusantara memiliki arti khusus bagi sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia," sebut politikus Demokrat tersebut.

Kemudian, dia menyebut gedung-gedung yang pernah digunakan DPR bukan hanya sekadar bangunan fisik. Namun, kata dia, lebih dari itu. Putu menyebut gedung-gedung itu menyimpan nilai-nilai sejarah tentang kiprah DPR RI di tata kenegaraan dan pemerintahan Indonesia.

"Di dalam gedung, ada anggota-anggota dewan yang menyuarakan suara rakyat yang diwakilinya," lanjut Putu. 

"Di dalam gedung, juga terlihat anggota dewan dan pemerintah berkerja untuk menghasilkan produk hukum yang bermuara rakyat," tutur Putu.

Gedung DPR/MPR.

Photo :
  • vivanews/Andry Daud

Dukung Museum DPR

Putu selaku Ketua AMI mendukung penuh kegiatan pameran yang digelar Museum DPR RI. Saat ini, Museum DPR RI menggelar pameran dengan tema ‘Rumah Rakyat: Gedung-Gedung DPR RI dari Masa ke Masa’. 

Dia menjelaskan, tantangan setiap pengelola museum sangat berat di era sekarang ini. Hal itu karena mesti menarik perhatian publik untuk berkunjung ke museum.

“Memang memerlukan kegiatan yang kreatif, inovatif dan sesuai dengan jiwa zaman masyarakat sekarang," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai hal itu sebagai tantangan bagi setiap pengelola museum. Harapannya tentu agar setiap kegiatan museum yang berhubungan dengan publik bisa diterima dengan antusiasme yang tinggi.

Dia menambahkan salah satu peran museum bisa mengkomunikasikan koleksi beserta kekayaan kisah di dalamnya. Maka itu, pengelola museum harus giat menggalinya secara lebih dalam lagi.

“Untuk mengakselerasi penyebaran gagasan serta implementasi nilai-nilai luhur kultural bangsa dalam kehidupan kemasyarakatan kita," sebut legislator asal Bali tersebut.

Setyo Budiyanto, Fit dan Proper Test Calon Pimpinan KPK

Calon Pimpinan KPK Setyo Budiyanto Dicecar DPR soal Strateginya Hadapi Intervensi Penguasa

Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas KPK.

img_title
VIVA.co.id
18 November 2024