Anggota DPR Persoalkan Stok Pangan, Ingatkan Ancaman Krisis
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA Politik – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, mengingatkan pemerintah memberi perhatian serius terkait persoalan ancaman krisis pangan yang ada di depan mata. Sebab sudah banyak negara yang mengalaminya. Apalagi ditambah dengan kondisi resesi ekonomi di berbagai belahan wilayah negara.
“Saya mendesak pemerintah mewaspadai hal ini karena dari sisi stok pangan nasional di Bulog saja sekarang telah mengalami pelorotan drastis, demikian juga dengan ketersediaan pangan yang kondisinya mengkhawatirkan akibat harga yang tidak stabil saat ini,” kata Johan dalam keterangan tertulis diterima awak media, Kamis, 3 November 2022.
Johan mengatakan, bahwa kewaspadaan turunnya produksi pangan di dalam negeri juga harus diingatkan ke pemerintah. Sebab potensi adanya iklim yang tidak menentu.
Stok beras di Gudang Bulog.
- vstory
Demikian juga adanya hujan ekstrem maupun berbagai bencana seperti banjir dan longsor. Kondisi cuaca yang demikian tersebut sudah tentu berdampak pada rendahnya hasil produksi pertanian.
"Saya menekankan agar dimunculkan semacam Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap ancaman krisis pangan, hal ini agar negara tidak lalai terhadap hajat hidup rakyat Indonesia. Contoh kondisi yang harus diwaspadai dari sisi stok pangan, kita temukan per Oktober 2022 bahwa stok cadangan beras pemerintah di Bulog hanya sekitar 673 ribu ton padahal mestinya stok cadangan itu harus berkisar 1 juta hingga 1,5 juta ton beras setiap saat," jelas anggota Fraksi PKS ini.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar anggaran sektor pangan dapat diperkuat untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Terutama peningkatan produksi pangan oleh petani lokal.
“Kami tekankan agar kesejahteraan petani menjadi tantangan bagi Badan Pangan Nasional, menekan inflasi pangan harus didapat tanpa mengorbankan petani,” kata legislator Dapil Nusa Tenggara Barat I ini.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
