Syaikhu: PKS Komitmen Berkolaborasi dalam Keterbukaan Informasi Publik
- Dok. PKS
VIVA Politik - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu hadir memenuhi undangan Komisi Informasi (KI) Pusat terkait uji publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022. Syaikhu mengatakan PKS punya komitmen dalam keterbukaan informasi sesuai amanat UU.
Di hadapan para komisioner KI Pusat, eks Wakil Wali Kota Bekasi itu paparkan perihal keterbukaan informasi publik PKS. Menurut dia, PKS punya tanggung jawab sebagai bagian dari badan publik yang dapat sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
"Dapat sumber keuangan salah satunya dari APBN melalui dana Banpol, bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Syaikhu, dalam keterangannya, Selasa, 1 November 2022.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat penuhi undangan Komisi Informasi Pusat.
- Istimewa
Syaikhu menambahkan, untuk mendukung pelaksanaan amanat keterbukaan informasi publik, PKS juga melakukan langkah terobosan. Salah satunya dengan menetapkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DPP.
"Menetapkan SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP PKS yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi seputar PKS," tutur Syaikhu.
Pun, dia menambahkan pihaknya juga mendukung otimalisasi kemajuan teknologi. Syaikhu menyebut pihaknya berkomitmen melakukan transformasi digital dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
"Dalam berbagai program partai, komitmen dan semangat yang dibawa adalah tranformasi digital dan kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk dalam hal keterbukaan informasi publik," tutur Syaikhu.
Saat memenuhi undangan KI Pusat, Syaikhi ditemani Waskil Sekretaris Jenderal DPP Komunikasi Publik, Ahmad Fathul Bari dan Sekretaris Bidang Humas DPP, Kurnia Wijaya.
Anggota DPR Dorong TNI Ikut Berantas Judi Online
Jika TNI dilibatkan dalam mengatasi judi online maka sebagian aset yang disita bisa dihibahkan ke TNI.
