Ketua KPU Blak-blakan Bicara soal Rumor Data Pemilu Dijual di Pasar Gelap Dunia Maya
- VIVA/Ali Wafa
VIVA Politik – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah mengantisipasi pencurian atau kebocoran data pemilu yang meliputi, di antaranya data partai politik, calon anggota legislatif, dan identitas ratusan juta pemilih pada pemilu tahun 2024.
Dalam wawancara eksklusif dengan VIVA pada program The Interview di Jakarta, Senin, 24 Oktober 2022, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyadari bahwa lembaganya harus menjamin semua data pemilu, terutama pemilih, aman dan tidak disalahgunakan.
Bentuk perlindungan pertama, katanya, identitas pemilih tidak dipublikasikan kecuali Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetapi itu pun tiga-empat angka terakhir tetap dirahasiakan dengan diberi tanda bintang. KPU juga mengantisipasi pencurian atau kebocoran data yang berbentuk digital.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari dalam wawancara eksklusif dengan
- VIVA/Ali Wafa
"Berdasarkan pengalaman, ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa punya data pemilih dari KPU yang kemudian ditawarkan di pasar gelap di dunia maya," katanya.
KPU tak akan membiarkan itu terjadi, apalagi telah disahkan dan berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Karena itu, tidak ada alasan lagi untuk tidak menganggap penting keamanan data terutama identitas setiap warga negara yang telah berhak memilih.
Meski demikian, Hasyim mengingatkan, walaupun KPU memang sebagai penyelenggara pemilu, lembaga tersebut tidak dapat bekerja sendiri. KPU memerlukan dukungan dari lembaga lain, misalnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Divisi Cybercrime Mabes Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan bahkan unsur masyarakat.
Penghitungan Surat Suara Pemilu. (Foto Ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
Semua unsur pemerintah, dia menekankan, diminta untuk membantu mengamankan data pemilu karena pemilu merupakan program nasional yang menentukan masa depan bangsa dan negara.
"Semua kita ajak berkomunikasi untuk menyampaikan bahwa ini program nasional; kalau, misalnya, ada bolong-bolongnya (celah ketidakamanan), silakan diuji, dan kemudian mohon dibantu untuk nambalin," katanya.
"Katakanlah ada komunitas hacker (peretas) yang punya kemampuan-kemampuan tertentu, menembus sistem [pengamanan secara digital], apa segala macam, kita minta tolong tolong. Nanti ada teman-teman yang punya komunitas, bisa mengkomunikasikan, 'Tolong, dong, dicek lapisan-lapisan mana yang kira-kira ada potensi bolong, potensi dijebol orang," ujarnya, menambahkan.
Partisipasi Pilkada 2024 Lebih Rendah Dibandingkan Pilpres dan Pileg
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibanding Pilpres dan Pileg.
