Menpan-RB Kritik Pelayanan Publik Pemda: Banyak Terlihat Sibuk tapi Kurang Produktif

VIVA Politik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan bahwa setiap kepala daerah harus memiliki program prioritas sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dan masyarakatnya.

Menurutnya, program tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang dapat dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat.

"Tidak ada gubernur, bupati, maupun wali kota yang sukses jika birokrasinya tidak kompak. Untuk itu setiap kepala daerah, setiap pemda, perlu menentukan skala prioritas," katanya saat memberikan pengarahan kepada jajaran ASN se-Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjungpinang, Rabu, 26 Oktober 2022.

Kunci dari kesuksesan program, dia menekankan, adalah pemimpin paham visi dan misi dan dapat menentukan skala prioritas. Program prioritas ini akan mempermudah dalam bekerja dan mengukur keberhasilan.

“Banyak yang terlihat sibuk tapi kurang produktif. Anggaran habis tapi hasilnya tidak tercapai,” ujarnya.

Dia menyatakan reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan secara silo. Perlu komitmen dan kekompakan dari setiap lapisan birokrasi untuk dapat mewujudkan birokrasi yang cepat dan lincah seperti yang diharapkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Ia menyebut bahwa Presiden berpesan agar birokrasi tidak hanya jadi tumpukan kertas atau dokumen, melainkan harus bisa bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Salah satu contoh birokrasi yang berdampak nyata adalah perizinan yang mudah untuk pelayanan serta transformasi digital dari segala aspek pemerintahan.

"Reformasi birokrasi itu bagian dari urat nadi pelayanan publik. Pencapaian tujuan, program prioritas harapan masyarakat itu akan berjalan dengan baik kalau birokrasinya baik pula," katanya.

Mantan bupati Banyuwangi ini mengatakan skala prioritas menjadi hal wajib yang harus ditentukan oleh kepala daerah, khususnya di Provinsi Kepri. Hal tersebut dikarenakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal pelayanan dan pembangunan fasilitas publik, terdapat keterbatasan dalam anggaran, kekuasaan, hingga kewenangan yang dimiliki daerah.

"Banyak yang penting, namun kita harus mendahulukan yang genting," ujarnya.

Anas juga berpesan kepada jajaran ASN di semua kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau agar dalam hal pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik, pemerintah daerah harus mengutamakan kearifan lokal dari daerahnya.

Ia mengatakan diferensiasi atau pembedaan juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah.

"Buatlah diferensiasi. Tidak usah fotokopi daerah lain, karena ruh daerah tersebut ada di dalam kearifan lokalnya. Mari kita membangun daerah dengan hati dan kearifan lokalnya," ujar Anas. (ant)

Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

VIVA.co.id

18 Desember 2024