Setuju Batas Usia Capres Dihapus, Politisi PSI: Demokrasi Adalah Partisipasi Bukan Limitasi
- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA Politik – Sejumlah pemuda menggelar diskusi dengan tajuk "Muda Memimpin, Menuju 2024: Bincang Ulang Presidential Threshold dan Batas Minimal Usia Capres-Cawapres".
Diskusi tersebut digelar pada hari Rabu, 26 Oktober 2022, di Kopitok Kemang, Jakarta Selatan. Diskusi tersebut dihadiri oleh Pengamat Politik Refly Harun, Politisi PSI Rian Ernest, Vlogger Muda Cania Citta, dan politisi kocak Arief Poyuono.
Menurut Dinno Ardiansyah CEO Centenialz, diskusi tersebut digelar dalam rangka memfasilitasi keresahan kaum muda yang selama ini merasa hanya dijadikan vote getter oleh para politisi tua yang established.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest (tengah).
- VIVA/Dhana Kencana
"Selama ini, kata muda dan milenial dijadikan jargon dan komoditas, tapi keberpihakan sejatinya, jauh panggang dari api. Katanya kita pro anak muda, tapi yang boleh jadi pemimpin, harus usia 40 dulu. Apakah ini bukan hipokrit?,” tandasnya.
Mantan Presiden BEM Trisaksi tersebut juga menyampaikan bahwa ambang batas 20 persen dan batas minimal usia presiden itu anti progresifitas. "Itu jelas nggak pro kaum muda, dan menutup ruang para puteri bangsa muda yang potensial untuk manggung sebagai pemimpin negeri,” terangnya.
Senada dengan hal tersebut, Politisi PSI Rian Ernest mengatakan bahwa baik soal presidential threshold dan batas usia minimal presiden itu seperti pagar. "Kita pernah berjuang menggugat keduanya. Tapi MK selalu bilang ini Open Legal Policy, dilempar lagi bolanya ke DPR,” terangnya.
Padahal, ia mengatakan bahwa kita semua yang datang dengan semangat alternatif, pasti tidak setuju dengan pembatasan semacam ini. Karena inti dari demokrasi adalah partisipasi, bukan limitasi. "Kita percaya suara rakyat suara Tuhan. Vox Populi Vox Dei. Tapi berapa banyak suara rakyat terbakar gara gara aturan pembatasan,” tandasnya.
Lalu, ditanya soal pembatasan usia capres dan cawapres, ia sepakat perlu ditinjau ulang. "Seseorang bisa melakukan perbuatan hukum kan dari usia 21 ya. Lalu, kita perlu melihat pertimbangan psikis juga. Jadi ya kira-kira di usia 25 atau 27 cocok lah,” katanya.
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
