DPR Desak Sanksi Tegas Produsen Obat Sirup Nakal Tak Lapor BPOM
VIVA Politik - Pemerintah diminta bisa melakukan investigasi secara mendalam terkait bahan sirop dalam kasus gagal ginjal akut yang menelan korban ratusan anak. Dengan demikian, bisa mencari pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.
“Pemerintah harus melakukan investigasi yang mendalam untuk mencari pihak yang bertanggung jawab, mengapa sampai ada senyawa berbahaya melebihi ambang batas dalam obat sirup," kata Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo, dalam keterangan tertulis di Jakarta yang dikutip dari Antara, Senin, 24 Oktober 2022.
Rahmad menjelaskan, penyelidikan mendalam diperlukan untuk mengetahui cemaran berbahaya etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang bisa ikut menyusup. Cemaran berbahaya itu melebihi ambang batas toleransi yang telah ditetapkan dalam obat sirup yang dikonsumsi masyarakat.
Ilustrasi obat sirup/obat batuk.
- Pexels/Cottonbro
Dia berharap pemerintah mesti bisa memastikan kondisi-munculnya zat berbahaya dalam obat sirup tersebut. Menurut dia, kemunculan zat berbahaya apakah karena dipicu kelalaian atau memang ketidaksengajaan.
Rahmad pun menyinggung ada perubahan bahan baku tapi pihak produsen tidak melaporkan pada otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut dia, jika ada kesalahan dari administrasi dan hukum maka mesti diberikan sanksi.
“Kalau ada pihak-pihak yang bersalah, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi hukum, harus diberikan sanksi yang tegas,” ujar politikus PDIP tersebut.
Infografik obat berbahaya
- VIVA/ Endri Widada
Pun, Handoyo mengusulkan agar pemerintah juga mesti memperhatikan anak yang menjadi korban gangguan ginjal akut. Ia menyoroti demikian untuk korban anak yang meninggal maupun yang masih dalam perawatan.
“Mungkin perlu diberikan santunan kepada keluarga korban serta menanggung biaya perawatan bagi anak-anak yang saat ini masih dirawat," jelas Rahmad.
Lebih lanjut, Handoyo mengingatkan setelah mengetahui penyebab penyakit gagal ginjal akut, pemerintah juga perlu mengungkap seterang-terangnya perusahaan, obat-obatan mana saja yang mengandung zat kimia berbahaya tersebut. (Ant)
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
