Ragukan Independensi Lembaga Survei Politik, Sultan Minta BRIN Bisa Jadi Referensi

VIVA Politik - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bisa aktif berikan referensi figur bakal calon presiden kepada partai politik. Dia menyoroti hal itu karena saat ini marak riset lembaga survei jelang Pemilu 2024.

Sultan mengkritisi independensi lembaga survei yang merilis elektabilitas capres karena kerap tak objektif dan timbulkan keraguan publik. Menurut dia, dalam proses rekruitmen calon pemimpin nasional, parpol cenderung merujuk hasil elektabilitas figur dari lembaga survei yang tidak jelas asal usul sumber pembiayaannya. 

"Padahal negara memiliki lembaga riset yang seharusnya bisa dijadikan dasar rujukan partai politik dalam menentukan siapa calon presiden yang akan diusung dalam pemilu", kata Sultan, dalam keterangannya, Jumat, 21 Oktober 2022.

Menurut Sultan, sistem nominasi capres tak boleh berkembang secara liar dengan logika popularitas oleh lembaga survei yang dipertanyakan independensinya. Dia menilai masyarakat sebenarnya resah dengan keberadaan lembaga survei yang diduga punya kepentingan politik tertentu.

Dia juga menyinggung keberadaan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen belum jadi filter politik yang ampuh.

"Ketentuan presidential threshold 20 persen yang berfungsi sebagai filter politik bakal capres, parpol mestinya memiliki mekanisme nominasi. Kemudian disampaikan kepada publik untuk kemudian diuji dan dinilai. Bukan justru mengikuti opini yang dibangun oleh lembaga survei," jelas senator asal Bengkulu itu.

Namun, ia menilai saat ini belum ada peran edukasi politik dari BRIN kepada masyarakat khususnya rekomendasi kepada parpol. Padahal, kata dia, BRIN seharusnya bisa hadir sebagai sumber referensi politik utama bagi semua stake holder demokrasi. 

Dia bilang demokrasi dengan segala rutinitasnya harus dibangun di atas mekanisme saintifik. Hal ini terutama dalam menghimpun dan mengelola arus informasi politik dari dan kepada masyarakat. 

Dengan demikian, Sultan menekankan perlunya keberadaan lembaga riset yang profesional seperti BRIN.

"Oleh karena itu, kehadiran lembaga riset yang independen dan profesional seperti BRIN merupakan pra syarat bagi hadirnya para calon kepemimpinan nasional yang berkualitas," sebut eks Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.

VIVA.co.id

16 Desember 2024