Muncul Hoaks Prabowo Mundur Capres 2024, Begini Analisa Pengamat
- Twitter Partai Gerindra @Gerindra
VIVA Politik – Meski perhelatan Pilpres baru akan digelar tahun 2024 mendatang, namun iklim politik mulai menghangat pada tahun ini. Bahkan tak jarang juga belakangan ini ditemui adanya kampanye hitam atau black campaign pada tokoh kuat yang potensial maju dalam Pilpres.
Salah satu yang mendapatkan serangan berita hoaks tersebut adalah Prabowo Subianto. Belakangan ini, muncul pesan berantai berisi kabar bohong yang menyebutkan bahwa Prabowo mundur dari kabinet dan dari pencalonan sebagai presiden 2024 dan kabar kebohongan ini beredar di beberapa sosial media, YouTube, Facebook, dan WhatsApp.
Ilustrasi hoax.
- U-Report
Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif mengatakan bahwa tokoh yang kuat seperti Prabowo Subianto, memang rawan diterpa hoaks dan black campaign. Tentunya, kata Arif, menyerang sosok tertentu dengan berita hoaks dan kampanye hitam adalah cara tak beretika.
"Namun cara politik demikian tentu tidak etis dan menabrak norma demokrasi," ka Arif dalam keterangan persnya yang diterima awak media Sabtu 15 Oktober 2022.
Dia juga mengatakan mengapa Prabowo menerima serangan berita hoaks dan kampanye hitam tersebut. Menurutnya, Prabowo salah satu kandidat bakal calon Presiden yang kuat di tahun 2024 mendatang.
"Prabowo, adalah tokoh potensial dan memiliki peluang besar untuk menang. Hoaks yang ditujukan Prabowo pun berpotensi malah menjadi bumerang bagi yang membuat," ujar Arif.
Ilustrasi aksi kampanye anti hoax di Jakarta.
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Arief menilai justru mendiskreditkan lawan dengan cara-cara yang tidak beretika itu akan berbalim menjadi keuntungan pihak yang diserang. Prabowo, menurutnya justru akan menjadi sosok yang dicintai rakyat.
"Namun itu bisa jadi bumerang karena boleh jadi itu justru membuat Prabowo makin di cintai rakyat dan membuat elektabilitasnya makin moncer," ujarnya.
Menaker Yassierli Menghadap ke Presiden Prabowo, Bahas Kenaikan UMP 2025
Menaker bilang draf peraturan menteri ketenagakerjaan soal UMP masih dirumuskan.
