PDIP Jelaskan Alasan Tak Protes saat Gerindra Deklarasikan Prabowo Capres

VIVA Politik – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pihaknya tidak protes ketika Gerindra mendeklarasikan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. 

Hal ini berbanding terbalik saat Partai Nasdem mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. 

Menurut Hasto, kader Nasdem setelah mendeklarasikan Anies sebagai capres kerap menyudutkan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. 

"(Hanya protes ke Nasdem) Karena antitesa. Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk Nasdem," kata Hasto di Jakarta Selatan, Kamis, 13 Oktober 2022.



Ketum Nasdem Surya Paloh saat deklarasikan Anies Baswedan jadi bakal capres 2024

Photo :

• Twitter @NasDem

Hasto mengingatkan kepada Partai Nasdem, masih banyak janji Anies Baswedan yang belum terealisasikan saat menjadi orang nomor satu di Jakarta. 

"Ini ada 23 janji kampanye Pak Anies dari laporan, Hanya lima yang dijalankan dan mana yang menjalankan Pak Jokowi dilevel gubernur saja? Mana kemudian sekarang pasukan oranye? Pasukan hijau? Pasukan biru? Itu kan mencerminkan sebenarnya tiga warna dan berbagai warna itu kan menyatu dalam kepentingan Pak Jokowi di situ,” kata Hasto.

"Kemudian kita lihat itu di dalam mengatasi banjir, Pak Basuki (Menteri PUPR) baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada 315 triliun anggaran selama 5 tahun Pak Anies. Jadi dari gubernur saja sudah antitesa," ujarnya menambahkan.



Ketum Prabowo Subianto saat acara Rapimnas Gerindra.

Photo :

• Twitter Partai Gerindra @Gerindra

Hasto menuturkan, jika dibandingkan dengan kader Partai Gerindra, mereka masih tetap menghormati kalau partainya masih masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Nah Pak Prabowo tidak pernah berbicara antitesa, Gerindra tak pernah berbicara antitesa. Jadi kami fair apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan secara politik, dan akademis. Karena risetnya ada," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya

"Kemudian kita lihat itu di dalam mengatasi banjir, Pak Basuki (Menteri PUPR) baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada 315 triliun anggaran selama 5 tahun Pak Anies. Jadi dari gubernur saja sudah antitesa," ujarnya menambahkan.