Surya Paloh Nonaktifkan Zulfan Lindan dari Kepengurusan Nasdem
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Partai NasDem. Selain itu, Zulfan juga sudah dibungkam agar tidak memberikan keterangan apapun kepada media massa dan media sosial.
“DPP Partai NasDem kemudian memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan berupa menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem. Kedua, melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem,” demikian tulis surat yang ditandatangani Surya Paloh yang dikutip pada Kamis, 13 Oktober 2022.
Deklarasi Calon Presiden Partai Nasdem Usung Anies Baswedan
- VIVA/M Ali Wafa
Dalam surat tersebut, NasDem memberikan peringatan keras kepada Zulfan Lindan karena beberapa waktu terakhir kerap membuat pernyataan tak produktif. Eks politikus PDIP itu disebut melontarkan pernyataan jauh dari semangat dan jati diri NasDem, yaitu mengedepankan politik gagasan. Zulfan Lindan juga disebut juga menurunkan citra Partai Nasdem.
“Tanggung jawab inilah yang kemudian membuat Partai NasDem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan,” demikian tambah keterangan surat tersebut.
Maka itu, Nasdem menegaskan peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris partai lain. Seluruh kader diingatkan agar bisa terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan.
Deklarasi Calon Presiden Partai Nasdem Usung Anies Baswedan
- VIVA/M Ali Wafa
Dengan demikian, cara itu bisa dengan beri pernyataan yang menambah nilai positif dan juga pemahaman baik terhadap publik.
"Sebab, Partai NasDem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," jelas isi surat tersebut.
Salah satu pernyataan Zulfan yang menyedot perhatian adalah Anies antitesis dari Jokowi. Pernyataan Zulfan itu pun memunculkan tanggapan dari elite parpol pendukung pemerintah lainnya seperti PDI Perjuangan (PDIP).
