Soal Biru Lepas dari Koalisi, Politisi Nasdem Sindir Hasto: Itu Politik Rendahan
- VIVAnews/Fajar Ginanjar Mukti
VIVA Politik – Politikus Partai Nasdem, Bestari Barus menilai pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, terkait “biru” lepas dari koalisi karena sudah mempunyai calon presiden (capres) sendiri, merupakan politik rendahan.
Sindiran Hasto itu, terkait dengan Partai Nasdem. Dimana partai pimpinan Surya Paloh itu telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024.
“Itu merupakan politik rendahan yang sama sekali tidak elegan. Dengan pernyataan ini terlihat kualitas dari Bung Hasto seperti apa,” kata Bestari Barus dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 12 Oktober 2022.
Dikatakannya, jika Hasto mempunyai jiwa kenegarawanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, tidak mungkin mengucapkan pernyataan seperti itu. “Ada kesan jika Hasto memang tidak suka dengan Nasdem dan Anies Baswedan,” kata dia.
Bestari meminta Hasto berhenti mengeluarkan pernyataan minor. Menurutnya, pernyataan soal banjir di Jakarta yang terjadi pasca pendeklarasian Anies sebagai bakal capres harus juga menjadi urusan Nasdem, adalah hal yang teramat lucu.
“Kalau kepingin tahu soal penanganan banjir Jakarta datanglah ke Pemprov DKI. Bisa bertambah wawasannya nanti setelah mendapat penjelasan yang komperehensif," kata Bestari.
Pernyataan-pernyataan Hasto belakangan ini, terang Bestari, seperti menutupi lambannya PDIP dalam mengusung capres. Dia mengatakan, kalau memang khawatir terhadap permasalahan bangsa, segera saja deklarasikan capres yang dinilai mampu mengatasi persoalan bangsa ke depan.
"Jangan malah mencampuri capres dan urusan partai lain,” kata Bestari.
Loyalitas Nasdem pada Jokowi
Jokowi dan Menteri di Kabinet Indonesia Maju
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Di sisi lain, Bestari menegaskan jangan pernah ada yang mempertanyakan loyalitas Nasdem pada pemerintahan Jokowi saat ini. "Tapi kalau hari ini kami membuat gelisah PDIP itu bagian demokrasi. Artinya dia yang perlu belajar,” kata Bestari.
Bestari pun mempertanyakan, mengapa hanya Nasdem yang dipersoalkan pasca mendeklarasikan Anies. Sementara seperti Gerindra malah lebih dulu mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal capres.
“Mengapa Partai Gerindra yang juga anggota koalisi pemerintahan, yang sudah jelas-jelas menyatakan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres tak dipersoalkan oleh Hasto dan PDIP,” ujar Bestari.
Karenanya, mantan anggota DPRD DKI ini kembali mengingatkan Hasto agar tidak menggunakan politik minor yang justru menimbulkan kegaduhan.
“Kita perlu klarifikasi bahwa Partai Nasdem itu komitmen dan konsisten untuk terus mendukung Pak Jokowi. Kita juga mengawal Pak Jokowi hingga akhir masa jabatannya di tahun 2024 nanti,” ujarnya.
Komitmen itu, sambung Bestari, ditunjukkan Nasdem dengan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal pemerintahan. Termasuk ketika Jokowi mendapatkan tekanan dari berbagai pihak terkait kebijakan-kebijakannya.
Contoh yang terakhir adalah posisi Partai Nasdem saat pemerintah ingin menaikkan harga BBM. Saat itu, klaim Bestari, Partai Nasdem yang pasang badan membela pemerintah sementara sejumlah partai koalisi lain diam.
“Kalau hari ini Partai Nasdem disangkakan lepas dikarenakan kita punya capres sendiri ini perlu diluruskan. Tidak ada kita keluar atau dikeluarkan dari koalisi. Itu tidak ada. Ini yang perlu diklarifikasi dan tentu Bung Hasto juga perlu melihat bahwa Nasdem cukup menunjukkan kiprahnya di dalam koalisi yang tidak pernah bersebrangan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” jelasnya.
Nasdem Cari Pemimpin Bukan Sekedar Petugas Partai
Deklarasi Calon Presiden Partai Nasdem Usung Anies Baswedan
- VIVA/M Ali Wafa
Mengenai Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024, bagi Bestari merupakan suatu keniscayaan. Karena pemilu mendatang mengharuskan bagi partai politik untuk melakukan penjaringan hingga memutuskan satu nama yang diusung sebagai capres.
“Nah, kebetulan yang diusung oleh Partai Nasdem adalah Anies Baswedan,” imbuhnya.
Diterangkannya, proses untuk menentukan satu nama juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak ujug-ujug. Lagian, sambung Bestari, batas koalisi pemerintahan Jokowi - Maruf Amin adalah sampai 2024.
Nah, untuk 2024 ke 2029, lanjut Bestari, Partai Nasdem butuh waktu yang cepat, supaya bisa menemukan figur terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia kedepan.
“Nasdem mencari pemimpin nasional bukan sekedar petugas partai. Perlu digarisbawahi Anies itu untuk periode 2024-2029. Jadi, tidak ada kaitannya dengan koalisi hari ini, karena 2024 tongkat estafet perlu diberikan kepada yang lain,” kata Bestari menegaskan.
