PDIP Pantang Kerja Sama dengan Kekuatan Politik yang Kedepankan Politik Identitas
- Antara/ Andika Wahyu
VIVA Politik – PDIP memastikan tidak bakal membentuk koalisi dengan kekuatan yang mengedepankan politik identitas, suku, agama dan ras untuk memenangkan kontetasi politik.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang meminta para kader partai itu untuik bersabar mengenai keputusan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024.
Said juga menegaskan, PDIP tersebut tidak akan bekerja sama dengan kekuatan politik yang mencemari masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya untuk nafsu kekuasaan.
“Bagi kami, masjid dan tempat ibadah lainnya adalah obor penerang, pembawa kesejukan dan kedamaian serta ketakwaan. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan perlu memastikan mitra koalisinya firm menyangkut hal-hal seperti ini,” kata Said dalam keterangannya diterima awak media, Selasa, 11 Oktober 2022.
Anggota KPPS mengecek surat suara saat sesi penghitungan suara Pemilu serentak 2019. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Said mengklaim Megawati selaku Ketum PDIP telah teruji dalam sejarah melahirkan banyak pemimpin di tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan kepemimpinan nasional.
Banyak aspek yang dipertimbangkan Megawati dalam menentukan calon pemimpin, katanya. Beberapa prinsip teguh yang senantiasa dipegang Megawati, misalnya pemimpin harus setia dan berpegang teguh pada negara kesatuan, Pancasila, konstitusi, dan memahami betul kebinekaan bangsa Indonesia.
Kemasan pencitraan
Sebagai sosok yang ditempa oleh sejarah, menurutnya, Megawati juga melihat aspek elektabilitas sebagai salah satu pertimbangan. Ia melanjutkan, aspek lainnya yang juga penting adalah rekam jejak integritas dan kapabilitas calon pemimpin tersebut.
Petugas KPPS menunjukkan surat suara pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang sudah tercoblos di Pemilu 2019. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
“Calon pemimpin tidak berdiri di ruang kosong, rekam jejaknya amat penting agar PDI Perjuangan tidak menyuguhkan kucing dalam karung kepada rakyat," kata Said.
Sebab, tegas Said, dalam demokrasi seperti saat ini, citra dan pesona pemimpin mudah sekali dibentuk oleh penjual jasa kemasan pembentuk citra publik. "Framing penipuan seperti ini yang sangat kita hindari,” ujarnya.
Bagi PDIP, kata Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan, kepemimpinan autentik tidak dibentuk oleh industri jasa pencitraan, tetapi melalui pergulatan panjang sebagai bagian perjuangan bangsa.
“PDI Perjuangan sebagaimana mandat Kongres V, memutuskan untuk mengembalikan jalan politik pembangunan jangka panjang kita ditetapkan oleh dua kamar parlemen, yang artinya ditetapkan oleh MPR. Hal ini untuk memastikan pemerintahan lima tahunan patuh dan tunduk pada arah pembangunan jangka panjang kita,” ujarnya.
