PDIP Gertak Nasdem Usai Pinang Anies sebagai Capres 2024
- PDI Perjuangan
VIVA Politik – Hubungan dua Partai Politik koalisi Pemerintah, yaitu NasDem dan PDI Perjuangan atau PDIP, kini mulai merenggang setelah NasDem mendeklarasikan mendukung Gubernur DKI Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Antara PDIP dan juga NasDem, mulai berbalas sindirian mengenai sikap politik keduanya.
Aksi saling sindir dimulai ketika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir bahwa warna biru telah terlepas dari Pemerintahan Jokowi karena memiliki Capres sendiri. Meski tak menyebut secara jelas, sebagian besar orang meyakini biru yang dimaksud oleh PDIP adalah Partai NasDem yang mengusung Anies aebagai Capres 2024.
"Oh itu (peristiwa) di Hotel Yamato, di Hotel Yamato di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas, dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," ujar Hasto dalam perayaan HUT ke 77 TNI di DPP PDIP, Jakarta.
NasDem Berang
Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Willy Aditya.
- VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham
Apa yang dinyatakan oleh Hasto tersebut kemudian ditimpali oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Willy berang dengan sindiran hasto dan menyebut apa yang dikatakan Hasto tak berdasar.
Willy juga heran, kalau Hasto menilai Nasdem telah mengganggu konsentrasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi masalah perekonomian karena mendeklarasikan Anies.
Dia mempertanyakan kenapa Hasto hanya nyinyir kepada Anies. Namun tidak dengan Gerindra yang telah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.
"Itu klaim tidak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang? Gerindra kenapa tidak disebut lepas (dari pemerintahan) juga jika begitu," kata Willy menjawab sindiran Hasto
Prabowo dan Cak Imin tanda tangan sepakat koalisi Gerindra-PKB.
- Twitter Partai Gerindra @Gerindra
Willy menegaskan, Partai Nasdem sampai hari ini masih mendukung pemerintahan Jokowi. Ia meyayangkan pernyataan Hasto, sebab seolah-olah politik hanya diidentifikasi dengan isu-isu permukaan pencapresan.
"Sejauh ini menteri-menteri Nasdem selalu segaris dengan arahan Presiden Jokowi. Apa ada sikap Nasdem yang bertentangan dengan pemerintahan saat ini? Tidak!" tegas Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini.
Willy menambahkan, persoalan politik di koalisi pemerintah seharusnya tidak hanya diukur oleh jatah menteri. Dia mengajak semua pihak untuk membangun iklim politik yang mencerdaskan.
"Jadi atas dasar apa Nasdem disebut keluar dari pemerintahan? Masa ukurannya karena mencapreskan seseorang. Terlalu kerdil lah cara berpikir seseorang jika begitu argumentasinya," ujar Willy.
PDIP Bantah Usik NasDem
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto
- PDI Perjuangan
Segelah memberikan pernyataan mengenai 'biru' yang lepas dari pemerintahan Jokowi karena memiliki Capres sendiri, Hasto kemudian memberikan klarifikasi bahwa PDIP sama sekali tidak mau mencampuri kedaulatan partai politik lain yang mendukung Anies Baswedan. Bahkan, kata Hasto, partainya juga tidak menyayangkan sikap Partai Nasdem.
Yang direnungkan pihaknya adalah mengenai etika politik dan kerja sama partai politik mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Ya prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja partai politik pengusung Pak Jokowi kan terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan pak Jokowi dan KH Maruf Amin. Dan dukungan itu diberikan selama lima tahun,"kata Hasto.
Koalisi bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, harus kerjasama yang bertahan lama dan tak bisa sesaat. Maka dari itu Hasto menyebut partai yang bekerja sama mendukung Jokowi mestinya bekerja sama mengawal Pemerintahan Jokowi sampai akhir.
Jokowi Unggah Foto Makan Siang Bersama Ketum Parpol
- Instagram@jokowi
Dengan komitmen tersebut, lanjut Hasto, seharusnya saat Pemerintahan Jokowi menempatkan skala prioritas mengatasi masalah perekonomian, maka partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama.
Begitupun ketika pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, kata dia, semua harus mendukungnya.
"Jadi jangan sampai mencalonkan seseorang (Anies Baswedan) yang punya kebijakan berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan berbeda dari calon yang diusung parpol itu dengan Pak Jokowi maka akan kontradiktif. Tapi sekali lagi, PDI Perjuangan tak campur tangan dengan kedaulatan parpol lain. Hanya skala prioritas PDI Perjuangan adalah mendorong setinggi tingginya prestasi demi kemajuan rakyat di pemerintahan Pak Jokowi dan KH Maruf Amin," ujar Hasto
Ditegaskan lagi, pernyataan Hasto dilontarkan apakah lantaran Partai Nasdem terlalu cepat dalam mendeklarasikan Anies, Hasto menjawab diplomatis.
"Kami tidak menyayangkan, karena partai politik punya kalkulasi sendiri. PDI Perjuangan tidak intervensi kedaulatan partai lain. Hanya jangan sampai skala prioritas yang disampaikan pak Jokowi kemudian bergeser menjadi kontestasi pilpres terlalu dini, apalagi yang dicapreskan itu punya policy yang berbeda dengan pak Jokowi," ujarnya.
