Sindir Aturan Kendaraan Dinas Pejabat Diganti Mobil Listrik, PKS Usul Gunakan Esemka
- Dok. PKS
VIVA Politik – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto menyoroti rencana Pemerintah mengganti semua kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik.
Menurut Mulyanto rencana itu terlalu mengada-ada, tidak penting dan tidak mendesak untuk dilaksanakan. Mengingat keuangan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Mobil Esemka Bima dipasangi tameng
- Instagram @indra_fathan
Politikus PKS itu menyarankan Pemerintah menghemat anggaran negara untuk mengantisipasi kemungkinan resesi global di tahun-tahun mendatang. Kalau pun Pemerintah tetap ngotot ingin mengganti kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik, ia menyarankan agar menggunakan mobil listrik buatan Esemka.
"Esemka itu merek lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus apresiasi karya anak bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Jokowi. Pabriknya sudah ada. Ordernya sudah banyak. Tinggal dikembangkan saja ke varian mobil listrik," kata Mulyanto, Senin, 10 Oktober 2022.
Ilustrasi mobil listrik
- Paultan
Mulyanto menyayangkan jika Presiden Jokowi sampai benar-benar melaksanakan program penggantian kendaraan dinas ini dengan menggunakan mobil merek lain. Hal tersebut, kata Mulyanto, menandakan Presiden tidak peka dengan kemampuan keuangan negara.
Dalam berbagai kesempatan, lanjut Mulyanto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memberi kode peringatan bahwa kondisi keuangan Indonesia ada pada posisi tidak aman.
Karena itu, kata Mulyanto, Pemerintah perlu berhati-hati memilih program yang hanya memanjakan fasilitas aparat negara. Bila program tersebut tidak terlalu penting sebaiknya ditunda atau dibatalkan.
"Apalagi sekarang beredar kabar sudah ada beberapa pejabat negara yang cawe-cawe dalam program penggantian kendaraan dinas ini. Kita patut curiga keterlibatannya dalam program ini bukan untuk tujuan yang baik. Tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Mulyanto.
