DPR Bakal Evaluasi Kinerja MK Lewat Revisi UU
- ANTARA FOTO/Ampelsa
VIVA Politik - Rapat paripurna DPR menyetujui Revisi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Revisi tersebut merupakan perubahan ke-3 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sebagai RUU usul inisiatif DPR.
Belum Petakan Hal-hal yang Nantinya Diperbaiki
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengatakan pihaknya belum memetakan hal-hal yang nantinya akan diperbaiki dalam Revisi Undang-Undang MK karena keputusan dari MK itu bersifat final dan mengikat.
"Tapi memang karena konstitusi sudah menyebutkan bahwa keputusan MK itu final dan mengikat, dan ini memang satu hal yang sulit untuk kita dalam tanda kutip awasi," kata Nasir kepada wartawan di Gedung DPR, Jumat, 30 September 2022.
Evaluasi Kinerja MK
Nasir menjelaskan, revisi UU MK nantinya akan mengevaluasi kinerja MK, termasuk kinerja hakim agung dalam menyelesaikan perkara.
"Jadi ini memang harus dievaluasi terus ya, dalam arti bagaimana mencari jalan keluar dan titik temu terkait keinginan untuk bisa mengevaluasi, dan hakim agung itu kan biasanya dievaluasi terkait dengan perkara-perkara yang dia tangani dan dia putuskan," kata Nasir.
Kesalahpahaman DPR dalam Baca Surat dari MK
Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menilai ada kesalahpahaman DPR dalam membaca surat dari MK yang menjelaskan tentang hakim MK usulan dari DPR.
"Belakangan, saya dapat informasi berupa surat bahwa ternyata memang MK itu menjelaskan, bahwa hakim MK yang berasal dari DPR atau yang disulkan DPR itu memang, kalau menurut UU lama, dia akan berakhirnya, misalnya 2024, maka dengan UU baru dia akan berakhir di 2029," ujar Nasir kepada wartawan, Jumat, 30 September 2022.
"Jadi, sepertinya memang ada kesalahpahaman (DPR) dalam membaca surat daripada MK," ujar politikus PKS itu.
Nasir juga meminta DPR untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan yang sesuai dengan undang-undang terbaru MK. Kalau merujuk kepada UU tentang MK yang terbaru, menurutnya, hal yang dilakukan oleh DPR patut dievaluasi, mestinya segera mumpung masih ada kesempatan. Presiden juga akan mencermati keputusan DPR terkait dengan hakim MK tersebut.
Terpisah, anggota Komisi III yang lain, Habiburokhman, menyampaikan tidak ada kekeliruan dari anggota DPR dalam menafsirkan surat yang dikirimkan oleh MK pada minggu lalu.
"Emang ada dialog, kan pada akhirnya diputuskan, itu akhirnya menjadi keputusan," katanya.
Demokrat Sebut Penolakan PDIP Terhadap PPN 12% Hanya Politis
Demokrat Sebut Penolakan PDIP Terhadap PPN 12% Hanya Politis
